SABANG — Opini WTP diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Wali Kota Sabang dalam sebuah acara yang juga dihadiri Ketua DPRK Sabang, Magdalaina. Kehadiran legislatif dalam penyerahan LHP ini menandakan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
“Alhamdulillah, opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Sabang. Capaian ini adalah motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Zulkifli.
Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama. Kriteria tersebut meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Opini WTP menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, transparan, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Andri.
Menurut Wali Kota, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menegaskan berbagai rekomendasi yang telah diberikan BPK akan menjadi perhatian serius untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan selanjutnya.
Pemerintah Kota Sabang berkomitmen memperkuat pengawasan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memastikan setiap program bisa memberikan manfaat nyata untuk masyarakat Sabang. Andri Yogama juga mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP serta berharap berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan dapat terus ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.