BANDA ACEH — Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Sumatera Safrizal ZA menyatakan dana tersebut akan digelontorkan secara bertahap dalam tiga tahun anggaran. Tahap pertama pada 2026 sebesar Rp24,2 triliun, disusul Rp20,2 triliun pada 2027, dan Rp14,5 triliun pada 2028.
Safrizal yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa Satgas PRR Sumatera tidak mengelola langsung anggaran tersebut. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sepenuhnya dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Alokasi anggaran terbesar pada 2026 jatuh ke Kementerian Pekerjaan Umum yang mencapai Rp12,5 triliun dengan total 556 kegiatan. Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama pemulihan pascabencana di Aceh.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat jatah Rp3,3 triliun untuk 210 kegiatan, sementara Kementerian Sosial mengelola Rp2 triliun lebih melalui 25 kegiatan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dialokasikan Rp1,8 triliun untuk sepuluh kegiatan pembangunan kembali hunian warga.
Safrizal mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan pascabencana berjalan sesuai harapan. "Kami juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian lembaga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat," kata Safrizal di Banda Aceh, Jumat.
Ia berharap kondisi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi dapat kembali normal setelah program pemulihan tiga tahunan ini rampung. Aceh menjadi provinsi dengan alokasi terbesar dibandingkan dua provinsi lain di Sumatera yang juga diterjang bencana serupa.