BANDA ACEH — Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Akhlak menggelar diskusi terbuka bertajuk "LGBT dan Hak Asasi Manusia (HAM)" di tengah keramaian Car Free Day (CFD), Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh, Minggu. Kegiatan ini dihadiri perwakilan komunitas dakwah, organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan mahasiswa.
Koordinator Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Akhlak, Nashihul Umam, menegaskan bahwa isu ini sengaja dibahas di ruang publik agar masyarakat tidak abai terhadap potensi ancaman terhadap nilai-nilai moral yang dianut di Aceh.
"Tujuan kita lebih kepada sosialisasi dan edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang persoalan yang kita anggap menjadi bahaya moral ke depan," kata Nashihul di Banda Aceh, Minggu.
Menurut Nashihul, LGBT dan HAM merupakan persoalan kompleks yang kerap memicu perbedaan pandangan. Mulai dari soal kebebasan individu, orientasi seksual, hingga benturannya dengan nilai agama dan moral yang berlaku di Aceh.
Ia menilai masyarakat Aceh punya hak untuk mempertahankan keyakinan tersebut. Namun, di sisi lain, perhatian terhadap perlindungan anak dan keluarga harus terus ditingkatkan.
Aliansi mengklaim tidak menutup diri terhadap perbedaan pendapat. Justru, mereka membuka ruang selebar-lebarnya bagi siapa pun yang ingin menanggapi atau menyanggah materi yang disampaikan dalam diskusi.
"Kita sebenarnya sangat mengharapkan ada yang pro yang mau menanggapi atau menyanggah pendapat. Kalau ada, kita akan coba diskusi secara terbuka," ujarnya.
Nashihul menambahkan, masyarakat diharapkan tidak bersikap apatis terhadap pergaulan anak-anak mereka. Ia mengingatkan pentingnya peran aktif orang tua dan lingkungan dalam menjaga generasi muda.
"Untuk masyarakat semuanya peduli. Jangan asal tidak peduli dengan anak-anak mereka karena khawatir nanti menjadi korban," pesannya.
Kegiatan ini bukan sekadar seremonial belaka. Seluruh masukan dan hasil diskusi yang terkumpul akan diramu menjadi rekomendasi resmi untuk disampaikan kepada pemerintah Aceh.
"Hasil diskusi ini kita rangkum dan buat rekomendasi khusus yang akan kita sampaikan kepada pemerintah Aceh," demikian Nashihul Umam.