ACEH — Komisi VI DPR RI menyatakan setuju dengan rencana pemerintah yang ingin menggenjot nilai aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kerja sama dengan pihak swasta. Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, menilai selama ini banyak aset perusahaan pelat merah yang dibiarkan tidur dan tidak memberikan nilai tambah bagi negara.
"Saya setuju. Setuju banget dengan optimalisasi aset BUMN. Karena aset BUMN itu banyak banget dan banyak yang belum dioptimalisasikan," ujar Anggia dalam keterangannya, Jumat (16/5).
Anggia menyoroti masih adanya aset BUMN yang idle atau mangkrak, padahal punya potensi besar untuk dimonetisasi. Ia mengapresiasi arahan Presiden Prabowo yang meminta perusahaan negara segera berbenah dan tidak membiarkan aset strategis tidak produktif.
"Sayang, banyak aset yang idle, yang nganggur dan mangkrak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, di monetize. Harusnya BUMN bisa melakukan itu udah jauh-jauh kemarin-kemarin harusnya," tegasnya.
Selain soal aset, politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti struktur BUMN yang terlalu berlapis. Menurutnya, satu BUMN induk bisa memiliki hingga tujuh jenjang anak perusahaan, mulai dari anak, cucu, hingga cicit. Kondisi ini dinilai tidak sehat, apalagi jika banyak anak usaha tersebut justru merugi.
Anggia menegaskan penyederhanaan struktur atau streamlining perusahaan pelat merah memang penting untuk menyehatkan keuangan BUMN. Namun, ia mengingatkan proses ini tidak boleh dilakukan dengan cara memangkas karyawan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kalau streamlining itu memang penting karena satu BUMN itu kadang sampai ada tujuh lahir. Jadi punya anak, punya cucu, punya cicik, dan itu nggak sehat. Bahkan dari sekian banyak anak dan cucu perusahaan itu merugi. Harus ada penyederhanaan," jelasnya.
Komisi VI DPR, kata Anggia, akan mengawal proses restrukturisasi ini. Ia mencontohkan upaya DPR yang tengah memfasilitasi dialog antara PT Telkom dengan karyawannya terkait rencana streamlining.
"Mandatori Danantara nggak boleh ada PHK. Komisi VI akan terus mengawal itu supaya harus dicari cara agar para karyawan ini tetap bekerja," tegasnya.
Menurut Anggia, dialog dan saling memahami kepentingan antara manajemen dan pekerja adalah kunci solusi. "Kita kan kemarin sedang memfasilitasi antara PT Telkom dengan karyawan yang akan melakukan streamlining juga. Kalau kita ngobrol, kalau kita diskusi, kalau kita saling memahami menurut saya bisa. Caranya keluarnya ada," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam pidato RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat optimalisasi aset BUMN. Pemerintah akan menggandeng swasta agar aset-aset strategis yang besar tidak dibiarkan "tidur", sekaligus menutup ratusan BUMN yang dinilai tidak efisien.