ACEH — Pertumbuhan ekonomi 6 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk 2027 membutuhkan perubahan struktur mesin penggerak perekonomian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal II 2026 menunjukkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, investasi 6,87 persen, dan ekspor 4,13 persen. Angka-angka itu dinilai belum cukup untuk mencapai lompatan pertumbuhan yang ditargetkan.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menegaskan, melompat ke angka 6 persen mustahil apabila pertumbuhan konsumsi stagnan dan investasi hanya tumbuh sekitar 6 persen. Struktur PDB saat ini memang masih didominasi konsumsi rumah tangga dengan bobot 53,32 persen dan pembentukan modal tetap bruto (investasi) sebesar 29,36 persen.
Josua mengingatkan bahwa kenaikan konsumsi tidak bisa dipaksakan melalui bantuan sosial yang terus-menerus. Ia menunjuk data penjualan eceran riil pada Mei 2026 yang masih terkontraksi 3,9 persen secara tahunan sebagai sinyal lemahnya daya beli.
"Namun cara mencapainya bukan dengan memperbesar bantuan secara terus-menerus, melainkan melalui penciptaan pekerjaan formal, kenaikan upah riil, inflasi pangan yang rendah, dan penguatan daya beli kelas menengah," ujarnya.
Senada dengan itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai konsumsi rumah tangga memang tetap menjadi jangkar utama karena bobotnya paling besar terhadap PDB. Namun, akar persoalannya ada pada produktivitas dan efisiensi modal yang tercermin dari angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di kisaran 5 hingga 6. Semakin tinggi ICOR, semakin boros modal sebuah investasi.
Pemerintah telah menargetkan realisasi penanaman modal pada 2027 sebesar Rp2.322 triliun, naik sekitar 13,8 persen dari target 2026. Josua memperkirakan laju investasi riil perlu dipacu tumbuh hingga 8,0-8,5 persen agar target pertumbuhan ekonomi tercapai.
Namun, komposisi investasi harus diubah dari yang saat ini masih didominasi pembangunan fisik dan pembelian kendaraan, menuju mesin produksi, pabrik, teknologi, kawasan industri, dan kapasitas ekspor. Peran Danantara, menurut Josua, seharusnya menjadi pemancing masuknya modal swasta untuk membiayai industrialisasi, bukan menggantikan peran swasta.
"Danantara seharusnya digunakan sebagai pemancing modal swasta, bukan menggantikannya. Pembiayaan hilirisasi dan industrialisasi tidak sepenuhnya ditanggung APBN, tetapi diarahkan melalui Danantara dan investasi swasta," tegasnya.
Syafruddin menilai target 6 persen tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan sektor jasa yang tumbuh cepat tetapi berbobot kecil. Industri pengolahan yang menyumbang sekitar 19 persen PDB harus menjadi mesin utama dengan target pertumbuhan 6,5 hingga 7 persen.
Ia merinci sektor perdagangan idealnya tumbuh sekitar 6 persen, konstruksi 7-8 persen, informasi dan komunikasi 8-10 persen, serta transportasi dan akomodasi sekitar 7-9 persen. Sektor pertanian tetap perlu tumbuh 4-5 persen untuk menjaga pendapatan desa dan inflasi pangan, sementara pertambangan sebaiknya tidak menjadi sandaran utama karena sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global.
"Jalur yang diperlukan ialah belanja publik produktif dan Danantara memicu investasi swasta, investasi memperbesar kapasitas industri, lalu produksi, pekerjaan, pendapatan, dan konsumsi menguat," jelas Syafruddin.
Mesin ketiga yang tidak kalah penting adalah membalikkan kinerja ekspor neto. Pada kuartal II 2026, laju impor yang melonjak hingga 8,82 persen menggerus kinerja ekspor yang hanya tumbuh 4,13 persen. Kondisi ini membuat ekspor neto justru menjadi penghambat pertumbuhan.
Secara indikatif, Josua merumuskan kombinasi ideal untuk mencapai target 6 persen, yakni konsumsi rumah tangga tumbuh 5,5-5,7 persen dan investasi 8,0-8,5 persen. Tanpa perbaikan di ketiga sektor tersebut, target pertumbuhan 6 persen hanya akan menjadi wacana.