BANDA ACEH — Ketua Komisi Informasi Aceh Junaidi memimpin langsung presentasi dan uji petik, didampingi Komisioner KIA Dian Rahmat Syahputra serta Tim Penilai Eksternal Raihal Fajri dari Yayasan Kata Hati Institute. Kedatangan tim penilai disambut Ketua PPID Pelaksana Sekretariat DPRA Ismardi, S.E., M.A., yang mewakili Sekretaris DPRA Khudri, S.Ag., M.A. selaku Pengarah.
Turut mendampingi Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sukmawati, S.E., M.Si., beserta jajaran Tim PPID Pelaksana DPRA. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penilaian keterbukaan informasi bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Sekretariat DPRA memaparkan sejumlah inovasi digital unggulan yang telah berjalan. Kanal-kanal tersebut mencakup:
Selain kanal digital, Sekretariat DPRA membenahi fasilitas non-digital dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Pembenahan mencakup penyediaan ramp atau jalur khusus disabilitas di Gedung Utama, pembangunan toilet khusus disabilitas, serta penyediaan fasilitas lift di Gedung Fraksi.
Pos layanan informasi tersedia di pintu masuk utama, dilengkapi media center, videotron, dan baliho publikasi. Layanan perpustakaan juga aktif memfasilitasi mahasiswa magang dari berbagai perguruan tinggi.
PPID Sekretariat DPRA menetapkan empat program prioritas untuk perencanaan strategis tahun 2027. Program pertama adalah penguatan anggaran digital, disusul peluncuran aplikasi web integrasi Data.
Program ketiga berupa perluasan sosialisasi keterbukaan informasi publik. Adapun program keempat adalah digitalisasi dokumen risalah rapat paripurna DPRA.
Junaidi menyampaikan apresiasi atas keterbukaan, inovasi digital, serta alokasi anggaran khusus yang disiapkan Sekretariat DPRA bagi keberlangsungan layanan PPID. Tim penilai juga mendorong agar inovasi dan saluran aspirasi yang ada terus disosialisasikan secara masif.
Dorongan itu disampaikan agar manfaat layanan informasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Aceh. Hasil visitasi dan presentasi menjadi bagian dari penilaian keterbukaan informasi bagi SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh.