LHOKSEUMAWE — Puluhan tahun lalu, pembangunan kilang LNG Arun yang menelan investasi lebih dari 9 miliar dolar AS justru menyisakan luka bagi masyarakat pesisir Aceh. Kini, ketika Pemerintah Aceh memperjuangkan pengolahan gas dari Lapangan Tangkulo, Layaran, dan Timphan di Blok Andaman untuk didaratkan di KEKAL, pengamat mengingatkan agar kesalahan serupa tak terulang.
Pelajaran Pahit dari Proyek LNG Arun 1970-an
DR. Ridwan Nyak Baik, yang pernah menjabat di Pertamina Rantau Kualasimpang, menyebut proyek Arun kala itu mengakibatkan tergusurnya sejumlah desa nelayan beserta tambak bandeng, tambak udang, dan hutan bakau. “Memang secara administratif, ganti rugi atas lahan yang terpakai sudah dibayarkan kepada pemiliknya. Namun, kekurangannya saat itu adalah masyarakat pesisir yang memiliki kebiasaan hidup mengandalkan laut tidak mendapatkan bimbingan dan pelatihan untuk beradaptasi,” ujarnya kepada Waspada, Senin (22/6/2026).
Akibatnya, banyak lapangan kerja strategis justru diisi tenaga kerja dari luar daerah karena putra-putra Aceh tidak dipersiapkan untuk bersaing. Ridwan menyebut kondisi itu sebagai “Arun jilid kedua” yang harus dihindari.
Langkah Konkret: Jaring Pemuda Pesisir dan Latih di Lembaga Vokasi
Menurut Ridwan, Pemerintah Aceh, khususnya Pemkot Lhokseumawe dan Pemkab Aceh Utara, harus bertindak proaktif sejak sekarang. “Waktu persiapan ini sangat berharga. Saat ini masih ada masa jeda dalam perencanaan proyek karena proses perubahan Rencana Pengembangan Lapangan (PoD) Blok Andaman. Momen ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Langkah pertama yang perlu ditempuh adalah menjaring pemuda dari wilayah pesisir yang akan terkena dampak langsung proyek. Mereka kemudian harus dikirim ke lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, baik di dalam maupun luar provinsi. Materi pelatihan mencakup keterampilan teknis seperti mekanik, ahli pengelasan, hingga spesialis pemasangan pipa bawah laut yang dibutuhkan industri migas modern.
Darimana Dana Pelatihan Berasal?
Ridwan menyarankan agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan perusahaan yang sudah beroperasi di kawasan tersebut, seperti Mubadala, Pupuk Iskandar Muda (PIM), PLN, dan Perusahaan Gas Arun (PAG). Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), kontribusi perusahaan dapat difokuskan langsung pada pemberdayaan tenaga kerja lokal serta pelestarian lingkungan hidup.
Apa Nasib Nelayan Tradisional?
Perhatian khusus juga harus diberikan kepada masyarakat nelayan. Jalur pipa gas yang akan dibangun diprediksi mengubah kondisi perairan dangkal yang selama ini menjadi lokasi penangkapan ikan utama mereka. Pemerintah perlu memberikan akses dan bantuan komprehensif, mulai dari pelatihan melaut di perairan yang lebih dalam, penyediaan peralatan tangkap yang sesuai, hingga bantuan permodalan.
“Jangan sampai nanti, ketika gas sudah mengalir dan fasilitas sudah beroperasi, putra daerah hanya menjadi penonton, sementara kekayaan bumi Aceh dinikmati orang lain,” pungkas Ridwan.
