BANDA ACEH — Sinergi antara BPMA, Polda Aceh, dan kontraktor migas terus diperkuat untuk menjaga keamanan aset energi nasional di Aceh Utara. Kawasan WK B yang merupakan salah satu objek vital nasional (obvitnas) sektor hulu migas dinilai membutuhkan strategi pengamanan terpadu.
Mengapa Pengamanan Diperketat?
Relations Manager PGE, Wilya Retnosari, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 ini, sudah mulai terlihat peningkatan kasus pencurian dan gangguan kamtibmas di sekitar fasilitas produksi. Pihaknya mendorong agar perkara tersebut bisa diminimalisir hingga mencapai nol kasus.
“Sinergi antara BPMA, Polda Aceh, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan,” kata Wilya dalam keterangan resminya, Senin.
Langkah Konkret di Lapangan
Kadiv Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA, Irham M Amin, menyatakan bahwa monev lapangan bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan pengamanan eksternal. Selain itu, tim juga mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan di sekitar WK B.
“Kami berharap bersama-sama memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik upaya pencegahan maupun penanganan hukum. Ke depan, kita juga akan bahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV,” ujar Irham.
Koordinasi Lintas Instansi Diperkuat
Ditpamobvit Polda Aceh, Dr Marzuki, menyambut positif forum koordinasi ini. Menurutnya, komunikasi yang intensif akan memudahkan pelaksanaan pengamanan di lapangan. Ia menekankan pentingnya pertemuan bersama untuk memperjelas tupoksi antara Polri, TNI, dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” demikian Dr Marzuki.
Bukan Hanya WK B, Blok A Jadi Perhatian
Sebelum turun ke WK B, pekan lalu BPMA bersama Polda Aceh juga melaksanakan monev serupa di kawasan hulu migas WK Blok A yang dikelola KKKS PT Medco E & P Malaka, di Kabupaten Aceh Timur. Hal ini menandakan pengamanan obvitnas menjadi prioritas di seluruh wilayah kerja migas Aceh.
Irham menegaskan bahwa meskipun tugas pokok BPMA adalah pengawasan dan pengendalian hulu migas, faktor pengamanan merupakan elemen krusial yang memerlukan kompetensi dari Polri dan TNI. Keberhasilan operasi hulu migas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga stabilitas keamanan di sekitar wilayah kerja.
