BENER MERIAH — Daya beli masyarakat Kabupaten Bener Meriah terkontraksi signifikan sepanjang tahun lalu. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang dirilis pada Juli 2026, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di daerah penghasil kopi Gayo itu hanya mencapai Rp1.581.018.
Angka ini menempatkan Bener Meriah di peringkat ke-4 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Namun secara nasional, posisinya berada di urutan ke-204 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Belanja Makanan Masih Mendominasi, Indikasi Daya Beli Rendah
Dari total pengeluaran tersebut, sebanyak Rp931.550 atau 58,92 persen digunakan untuk kebutuhan makanan. Sementara sisanya, Rp649.468 atau 41,08 persen, dialokasikan untuk kebutuhan bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, dan transportasi.
Dalam teori ekonomi, dikenal Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar porsi belanja makanan, semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya, lebih dari separuh pendapatan warga Bener Meriah habis untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan.
Anjlok Rp178 Ribu per Kapita, Apa yang Terjadi?
Penurunan Rp178.199 atau 10,13 persen dalam setahun merupakan kontraksi yang cukup dalam. Sebagai perbandingan, pada 2024 rata-rata pengeluaran warga masih bertengger di angka Rp1,76 juta per bulan.
Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah setempat mengenai faktor utama pemicu penurunan ini. Namun, fluktuasi harga komoditas pertanian, khususnya kopi yang menjadi andalan ekonomi Bener Meriah, kerap mempengaruhi pendapatan dan daya beli petani.
Bagaimana Peringkat Bener Meriah di Aceh dan Nasional?
Meski mengalami penurunan, Bener Meriah masih menjadi salah satu kabupaten dengan pengeluaran per kapita tertinggi di Aceh. Posisinya di peringkat ke-4 menunjukkan bahwa daya beli warganya relatif lebih baik dibandingkan 19 kabupaten/kota lain di provinsi tersebut.
Namun, di level nasional, Bener Meriah berada di peringkat ke-204. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan kesejahteraan antar daerah masih cukup lebar, terutama jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa dan Sumatera.
Data ini dihimpun BPS melalui Susenas yang merupakan survei tahunan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dari sisi pengeluaran. Angka ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan sosial ke depan.
