BANDA ACEH — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh dinilai membutuhkan peremajaan perangkat keras untuk menunjang pelayanan administrasi publik. Anggota DPRK Banda Aceh, Ismawardi, menyoroti langsung kondisi server lama yang masih dipakai hingga saat ini.
Menurut Ismawardi, server yang sudah berusia lebih dari 15 tahun itu berpotensi menghambat kelancaran pembaruan data dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa di era digital, perangkat pendukung harus mampu mengimbangi perkembangan sistem.
Server Usang Hambat Pembaruan Data Kependudukan
Ismawardi menjelaskan, ketidakseimbangan antara kapasitas perangkat dan kebutuhan sistem dapat mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dinilai krusial karena data kependudukan menjadi basis berbagai layanan publik lainnya.
“Server tersebut sudah saatnya ditingkatkan. Di era digital seperti sekarang, pelayanan publik harus didukung perangkat yang cepat dan andal agar proses pembaruan data dari pusat dapat berjalan lancar tanpa kendala,” kata Ismawardi.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, kebutuhan perangkat pendukung di Disdukcapil harus menjadi prioritas agar masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
Mesin Cetak e-KTP Belum Tersedia di MPP Banda Aceh
Selain persoalan server, Ismawardi juga menyoroti keterbatasan fasilitas pencetakan dokumen di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banda Aceh. Berdasarkan informasi yang diterimanya, hingga kini mesin cetak e-KTP dan KIA belum tersedia di lokasi tersebut.
Akibatnya, warga yang mengurus administrasi di MPP masih harus menuju kantor Disdukcapil di Kompleks Balai Kota Banda Aceh untuk proses pencetakan. Kondisi ini dinilai kurang efektif karena menambah waktu dan biaya transportasi bagi masyarakat.
Pengadaan Perangkat Baru Diusulkan dalam Pembahasan Anggaran
Ismawardi berharap TAPK Banda Aceh memberikan tambahan anggaran untuk pengadaan server, mesin cetak e-KTP, dan mesin cetak KIA pada pembahasan anggaran mendatang. Dengan dukungan perangkat yang memadai, seluruh proses pelayanan diharapkan dapat diselesaikan dalam satu lokasi.
Langkah ini dinilai mendesak agar masyarakat tidak lagi menempuh jarak jauh hanya untuk mencetak dokumen kependudukan. Pelayanan yang efisien juga akan meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.
