BANDA ACEH — Pemkab Aceh Utara memastikan proses pemulihan pascabencana terus berjalan dengan penyaluran bantuan tahap III yang mencapai Rp 11,2 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua kebutuhan pokok korban: pemulihan tempat tinggal dan biaya hidup harian selama masa transisi.
Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli, menyatakan bahwa pendistribusian bantuan terus dikawal ketat agar tepat sasaran sesuai data dan ketentuan yang berlaku. "Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana," ujarnya saat dihubungi dari Banda Aceh, Selasa.
Alokasi Anggaran: Rp 9,8 Miliar untuk Isi Hunian, Rp 1,3 Miliar untuk Jadup
Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk bantuan isi hunian rumah senilai Rp 9.825.000.000. Dana ini menyasar warga di sepuluh kecamatan terdampak, meliputi Banda Baro, Dewantara, Kuta Makmur, Nibong, Nisam, Nisam Antara, Paya Bakong, Pirak Timu, Samudera, dan Seunuddon.
Sementara itu, bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dialokasikan sebesar Rp 1.391.850.000. Bantuan ini diprioritaskan bagi 230 Kepala Keluarga atau 1.031 jiwa di Gampong Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye.
Jadup Jadi Penopang Kebutuhan Sehari-hari Warga Terdampak
Bantuan Jadup menjadi salah satu instrumen yang paling dinantikan masyarakat untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang menyerahkan langsung bantuan tersebut secara simbolis kepada perwakilan warga.
"Bantuan Jadup merupakan salah satu bantuan yang sangat dinantikan masyarakat terdampak bencana. Bantuan ini sangat berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meringankan beban keluarga," kata Tarmizi.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Percepatan Pemulihan
Pemkab Aceh Utara menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia atas dukungan pendanaan dan perhatian yang diberikan. Kolaborasi ini diharapkan terus berlanjut agar proses pemulihan infrastruktur dan ekonomi warga dapat dipercepat.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam masa pemulihan. Pemerintah kabupaten berharap sinergi dengan pemerintah pusat semakin kuat sehingga cakupan penerima bantuan dapat diperluas ke wilayah lain yang membutuhkan.
