BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menyerukan komitmen kolektif untuk menjaga perdamaian Aceh yang telah mengakar selama dua dekade terakhir. Seruan ini mengemuka saat momentum bersejarah penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 silam.
"Saya Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, mengucapkan selamat memperingati Hari Damai Aceh yang ke-21," ucap Mualem dalam sambutan video yang diunggah melalui akun Instagram resminya, dikutip Kompas.com.
Mualem menekankan bahwa capaian perdamaian ini bukanlah titik akhir, melainkan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. "Mari kita bersama membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera, dan damai," imbuhnya.
Lebih dari Sekadar Akhir Konflik
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman, atau akrab disapa Ampon Man, menyebut peringatan 15 Agustus bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menegaskan kesepakatan Helsinki merepresentasikan kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih jalur damai demi kemajuan Aceh.
"Di situ ada filosofinya ada jiwa Aceh, bukan sekadar mengakhiri konflik. Di situ ada cita-cita, ada ruang untuk menata Aceh yang lebih baik dan bermartabat yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh," kata Ampon Man.
Dinamika Politik Jadi Ujian Pendewasaan
Kendati pembangunan berjalan positif, Ampon Man mengakui perjalanan perdamaian tidak selalu mulus. Sistem politik baru yang lahir pasca-konflik, seperti keberadaan lembaga Wali Nanggroe, partai politik lokal, serta dana otonomi khusus, menjadi instrumen penting penguatan tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh, serta berbagai persoalan politik lokal, turut mewarnai perjalanan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari proses pendewasaan dalam meniti perdamaian.
"Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian," ujarnya.
Ampon Man menegaskan persoalan paling mendasar saat ini bukanlah seremonial belaka. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana seluruh pihak terus mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang merata dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Aceh.
