ACEH — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas memastikan proses divestasi saham tahap lanjutan ini tidak melalui transaksi finansial seperti skema akuisisi biasa. Ia menegaskan kesepakatan tersebut sudah ditandatangani dan akan dieksekusi setelah izin tambang di Papua Tengah itu berakhir.
"Oh itu akan ada divestasi 12% lagi ditandatangani sekarang untuk berlaku tahun 2041. Itu nggak ada jual belinya. Tidak jual belinya," kata Tony di Tembagapura, Papua Tengah, Senin (17/8/2026).
Skema Nilai Buku dan Komposisi Saham Setelah 2041
Dalam pernyataan resminya, Freeport menjelaskan bahwa pengalihan 12% saham ini dilakukan tanpa biaya, namun pihak pemerintah yang ditunjuk sebagai pengakuisisi wajib mengganti biaya pro-rata yang telah dikeluarkan FCX. Penggantian ini dihitung menggunakan nilai buku untuk investasi yang menguntungkan pada periode setelah 2041.
Dengan skema ini, FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 48,76% hingga tahun 2041. Memasuki tahun 2042, porsi kepemilikan perusahaan asal Amerika Serikat itu otomatis berkurang menjadi sekitar 37%.
Alasan Perpanjangan Izin Krusial bagi Negara dan Pekerja
PTFI telah mengajukan permohonan resmi perpanjangan IUPK kepada Kementerian ESDM pada pertengahan Juni 2026. Tony mengungkapkan bahwa saat ini pembahasan masih berjalan pada tahap teknis antara perusahaan dan pemerintah.
Menurut Tony, keberlanjutan operasional tambang bukan hanya soal kelangsungan bisnis perusahaan, tetapi juga menyangkut penerimaan negara dan nasib puluhan ribu pekerja. Jika tambang berhenti beroperasi pada 2041, dampaknya akan terasa luas.
"Intinya adalah kalau tambang itu berhenti di 2041, tidak ada yang diuntungkan. Pemerintah juga rugi, tidak ada pemasukan lagi dari Freeport. Karyawan 30 ribu juga nggak ada lagi. Program pengembangan masyarakat kita nggak ada lagi. Jadi kalau itu diperpanjang maka semua pihak diuntungkan," terangnya.
Kontribusi Nyata bagi Penerimaan Negara
Keberadaan PTFI selama ini menjadi salah satu penyumbang signifikan bagi kas negara. Setoran pajak, royalti, dan dividen dari tambang emas dan tembaga terbesar di dunia ini menjadi komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, operasional perusahaan juga menghidupi ekosistem ekonomi di sekitar wilayah tambang melalui program pengembangan masyarakat (community development) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Perpanjangan IUPK ini menjadi penentu arah operasional Freeport untuk dua dekade ke depan. Keputusan akhir berada di tangan pemerintah, sementara PTFI terus mendorong agar proses pembahasan teknis dapat segera rampung demi kepastian investasi dan kelangsungan ribuan lapangan kerja.
