BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal resmi memimpin Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Aceh (FKKA) untuk dua tahun ke depan. Ia dikukuhkan bersama 22 pengurus lainnya oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Rapat Paripurna Konferensi Keempat FKKA Nomor 1073/Konferensi/FKKA/2026 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Forum KKA Periode Tahun 2025-2030.
Menjadi Penghubung Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat
Bima Arya menilai FKKA memiliki posisi strategis, bukan sekadar organisasi silaturahmi antar-kepala daerah. Forum ini menjadi kanal bagi pemerintah pusat untuk menangkap realita di lapangan.
"Forum ini sangat strategis karena kami membutuhkan wadah yang mampu menghimpun realita di lapangan untuk dikomunikasikan ke pusat," ujar Bima.
Ia menegaskan FKKA tidak boleh berhenti pada tataran diskusi. Forum ini didorong menjadi ruang lahirnya gagasan dan praktik baik yang bisa direplikasi kabupaten/kota lain di Aceh.
"Jangan hanya menjadi tempat curhat, tetapi menjadi sumber inspirasi dari praktik-praktik baik yang ada di seluruh Aceh," kata Bima.
Target Illiza: Harmonisasi Kebijakan dan Adopsi Program Unggulan
Usai dikukuhkan, Illiza menyebut langkah pertama yang bakal ditempuh adalah membangun keselarasan kebijakan antar-pemerintah kabupaten/kota. Ia menekankan forum harus menghasilkan output yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap forum ini dapat mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antar-pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan daerah, serta menghadirkan langkah konkret yang bisa diimplementasikan bersama," kata Illiza.
Ia juga menyebut FKKA akan menjadi wadah untuk memperkuat agenda strategis Aceh, termasuk penyempurnaan regulasi terkait pemerintahan Aceh. Selain itu, forum ini memungkinkan pertukaran program dan inovasi antar-daerah.
"Dengan adanya forum ini, diseminasi program-program kolaborasi lintas kabupaten/kota akan lebih mudah dilakukan. Program yang sudah berjalan baik di satu daerah dapat diadopsi dan diterapkan di daerah lain," jelasnya.
Koordinasi yang solid antar-23 kabupaten/kota dinilai krusial, terutama dalam menyikapi persoalan yang kerap berbeda karakteristik antara daerah pesisir dan pegunungan di Aceh. Melalui forum ini, setiap daerah dapat saling belajar penyelesaian masalah dari wilayah yang sudah lebih dulu berhasil.
