BANDA ACEH — Plt Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa komunikasi yang selaras antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama agar pembahasan anggaran dan program pembangunan berjalan efektif. Ia menyebut hubungan yang baik dengan DPRA diperlukan untuk memperlancar berbagai agenda strategis daerah ke depan.
“Eksekutif dan legislatif harus seiring seirama dalam berkomunikasi demi pembangunan Aceh yang lebih baik ke depan,” ujar Taufik di sela-sela rapat Banggar DPRA, Rabu (26/8/2026).
Rapat Perdana Plt Sekda: Momentum Bangun Koordinasi Terbuka
Rapat tersebut menjadi agenda kerja perdana Taufik setelah resmi menjalankan tugas sebagai Plt Sekda Aceh. Momen ini dinilainya penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan jajaran legislatif, tidak hanya dalam forum formal tetapi juga koordinasi berkelanjutan.
Menurut Taufik, penguatan komunikasi ini merupakan bagian dari arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah kepada jajarannya. Tujuannya, menjaga keharmonisan dengan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran pembangunan.
Pemerintah Aceh Terbuka Terhadap Masukan Anggota DPRA
Dalam kesempatan itu, Taufik juga membuka ruang seluas-luasnya bagi anggota DPRA untuk memberikan masukan terhadap berbagai persoalan pemerintahan dan pembangunan. Ia menilai masukan dari legislatif diperlukan agar kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat semakin tepat sasaran.
“Sebagai rapat perdana saya selaku Plt Sekda, kami sangat terbuka dan memohon masukan serta saran dari teman-teman di DPRA,” katanya.
“Kami memohon kerja sama yang baik. Mari bersama-sama kita bekerja dan membangun Aceh menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Target Pembahasan Rancangan Qanun APBA 2025
Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat berjalan intensif antara Pemerintah Aceh dan DPRA. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan agenda pembangunan dan penganggaran daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
