BANDA ACEH — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, menyerahkan Surat Keputusan pengesahan perubahan nama Partai Nanggroe Aceh (PNA) menjadi Partai Nusantara Aceh kepada Ketua Umum Misbahul Munir. Penyerahan SK tersebut menjadi dasar administrasi hukum bagi partai dalam menjalankan organisasi di bawah kepengurusan baru.
Perubahan nama itu juga menandai dimulainya masa kepengurusan hasil Kongres II PNA untuk periode 2026–2031. Misbahul Munir kini resmi memimpin Partai Nusantara Aceh sebagai Ketua Umum.
Perubahan Nama Dinilai Lebih dari Sekadar Nomenklatur
Misbahul Munir menegaskan, pergantian nama dari Partai Nanggroe Aceh menjadi Partai Nusantara Aceh merupakan bagian dari upaya pembaruan dan penguatan kelembagaan partai.
"Perubahan nama ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi merupakan bagian dari perjalanan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kami ingin membangun Partai Nusantara Aceh yang lebih demokratis, modern, terbuka, dan dekat dengan masyarakat," katanya.
Ia berharap nama baru tersebut membawa semangat baru bagi seluruh jajaran partai untuk memperkuat peran Aceh dalam kehidupan politik nasional, tanpa meninggalkan nilai-nilai, sejarah, dan kekhususan Aceh.
Proses Hukum dan Kepengurusan Baru 2026–2031
Meurah Budiman menyampaikan bahwa penyerahan SK tersebut merupakan bagian dari proses administrasi hukum atas perubahan nama dan kepengurusan partai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan terbitnya SK itu, Partai Nusantara Aceh resmi menjalankan roda organisasi di bawah kepemimpinan Misbahul Munir sebagai Ketua Umum periode 2026–2031.
Langkah ini sekaligus menandai fase baru perjalanan organisasi setelah pelaksanaan Kongres II PNA.
