SABANG — Pengembangan perhutanan sosial di Kota Sabang tidak berhenti pada pemberian akses kelola kawasan. Suradji Junus menegaskan, akses itu harus naik kelas menjadi kegiatan usaha yang dikelola profesional dan berdampak ekonomi nyata bagi warga.
Pernyataan tersebut disampaikan Suradji saat menghadiri Kick-Off Program Blended Finance Model (BFM) BPDLH Provinsi Aceh. Ia datang bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Sabang Rinaldi Syahputra.
Agenda itu digelar di KUPS Karang Putih, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Kamis (17/9/2026). Kegiatan dirangkai dengan Focus Group Discussion bertema penguatan peran para pihak dalam pembiayaan campuran.
KUPS Dipandang sebagai Unit Usaha, Bukan Sekadar Kelompok Warga
Menurut Suradji, KUPS perlu diposisikan sebagai unit usaha yang dibangun berdasarkan potensi kawasan. Pemerintah Kota Sabang menempatkan diri sebagai fasilitator, penghubung, pembina, sekaligus penggerak ekosistem usaha.
"Perhutanan sosial tidak berhenti pada bagaimana masyarakat mendapatkan akses mengelola kawasan. Kita ingin akses itu berkembang menjadi usaha produktif yang dikelola secara profesional dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Suradji.
Ia berharap KUPS Serbok Jaboi dan kelompok lain di Sabang tidak hanya menghasilkan produk. Nilai tambah dan lapangan kerja menjadi target berikutnya.
"Kita harapkan UPS Serbok Jaboi dan KUPS lainnya di Sabang tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Pengembangan ini diharapkan turut meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan," ucapnya.
Dukungan Alat Produktif hingga Sertifikasi Pemandu Wisata
Pada kegiatan itu, Suradji menyerahkan dukungan alat ekonomi produktif untuk KUPS Serbok Jaboi secara simbolis. Bantuan mencakup kesekretariatan pengelolaan wisata, sertifikasi pemandu, pembibitan, dan penyediaan air bersih untuk wisata pohon asuh.
Dukungan lain menyentuh sisi perencanaan, pengembangan, dan pemasaran wisata. Paket bantuan itu diarahkan agar KUPS memiliki fondasi usaha yang lebih rapi, bukan hanya bergantung pada hasil hutan.
Jejak Prestasi: KUPS Terbaik dari 15 Kelompok se-Indonesia
KUPS Hutan Kemasyarakatan (HKm) Serbok Jaboi bukan nama baru di tingkat nasional. Kelompok ini keluar sebagai KUPS terbaik dari 15 KUPS se-Indonesia pada Festival Pesona Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) 2025.
"Capaian ini menjadi bukti pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sabang dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan tersebut juga dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat," kata Suradji.
Deklarasi Kolaborasi Publik-Swasta untuk Ekowisata Sabang
Penguatan KUPS Serbok Jaboi ditandai Deklarasi Komitmen Kolaborasi Sektor Publik dan Sektor Swasta bersama KUPS. Deklarasi dilakukan Suradji Junus, Ketua KUPS Serbok Jaboi Hidayatullah, dan Senior Manager Regional Sumatera WRI Indonesia Rakhmat Hidayat.
Suradji menegaskan, kegiatan ekonomi berbasis perhutanan sosial harus berjalan seiring pelestarian fungsi kawasan hutan. Ekonomi dan lingkungan, katanya, bukan dua hal yang dipertentangkan.
"Tujuan kita bukan memilih antara hutan atau ekonomi. Kita ingin membangun model di mana hutan lestari, usaha tumbuh dan masyarakat sejahtera," ujarnya.
Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi Pemkot Sabang, masyarakat, KUPS, Pemerintah Gampong, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan. WRI Indonesia, BPDLH, dan GGGI ikut dilibatkan untuk memperluas akses pembiayaan, pasar, serta kemitraan bagi KUPS Serbok Jaboi.
