BIREUEN — Rangkaian peninjauan itu dimulai dari Kabupaten Pidie Jaya. Di lokasi pertama, Dek Fadh didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Kunjungan ke Pidie Jaya menjadi bagian dari peninjauan lapangan untuk melihat kondisi infrastruktur sekaligus persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Jembatan Teupin Mane dan Krueng Simpoh Jadi Titik Pertama di Bireuen
Dari Pidie Jaya, Dek Fadh bergerak ke Kabupaten Bireuen. Ia meninjau Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Usai meninjau jembatan, ia melanjutkan peninjauan ke Krueng Simpoh, Bireuen. Di lokasi itu, ia melihat kondisi kawasan dan aliran sungai serta kebutuhan penanganannya.
Sungai Sawang hingga Tanggul Krueng Sawang di Aceh Utara
Perjalanan berlanjut ke Kabupaten Aceh Utara. Dek Fadh meninjau Sungai Sawang bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi beserta jajaran pemerintah kabupaten.
Rangkaian peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi pembangunan tanggul dan bangunan pengaman tebing Sungai Krueng Sawang, Aceh Utara. Ia melihat kondisi pekerjaan dan kawasan tebing sungai, sekaligus berdiskusi dengan jajaran terkait soal penanganan dan kebutuhan pembangunan di kawasan tersebut.
Laporan Masyarakat Jadi Bahan Penentuan Langkah Penanganan
Dek Fadh menyebut peninjauan langsung dilakukan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, persoalan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus mendapat perhatian pemerintah.
Laporan masyarakat dan berbagai pihak, katanya, menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
"Peninjauan seperti ini penting supaya kita bisa melihat langsung kondisi di lapangan, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang perlu segera ditindaklanjuti," ujar Fadhlullah.
Ia menambahkan Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, jajaran teknis, dan pihak balai yang membidangi masing-masing lokasi.
"Pemerintah harus hadir melihat langsung persoalan di lapangan. Kita koordinasikan dengan jajaran teknis dan pihak balai yang menangani, sehingga langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan," kata Dek Fadh.
Koordinasi itu diperlukan agar setiap persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kondisi lapangan, dan kebutuhan masyarakat.
