ACEH — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong revitalisasi total pabrik pupuk nasional dan peningkatan kapasitas produksi hingga 15-16 juta ton per tahun. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan biaya produksi dan menjaga harga pupuk di tingkat petani tetap wajar. Evaluasi dilakukan saat kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, pada 7 Oktober 2026.
Kapasitas produksi pupuk nasional saat ini tertahan di angka maksimum 12 juta ton per tahun, sementara total kebutuhan dalam negeri mencapai 23-24 juta ton. Selisih itu membuat BUMN pupuk sulit mengendalikan harga pasar, sehingga harga di tingkat petani ikut tertekan.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti persoalan tersebut dalam kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang. Menurutnya, tanpa penambahan kapasitas, ketergantungan pada pasokan impor dan fluktuasi harga tidak bisa dihindari.
Perpres 113/2025 Perbaiki Likuiditas Pupuk Indonesia
Anggota BAKN DPR RI, Fauzi H. Amro, mengapresiasi skema baru pembayaran subsidi pupuk yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Skema itu membagi pembayaran subsidi menjadi 50 persen di awal dan 50 persen di akhir penugasan.
Kebijakan tersebut terbukti memperbaiki likuiditas PT Pupuk Indonesia yang mengelola target produksi 9,5-10 juta ton per tahun dengan alokasi anggaran sekitar Rp42,5 triliun. Perbaikan arus kas ini dinilai penting agar perseroan bisa menjaga ritme produksi dan distribusi sepanjang tahun.
Pasokan Gas Jadi Kunci Setelah 2030
Herman Khaeron mendesak adanya prioritas kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan jaminan pasokan gas pasca-2030 bagi PT Pupuk Kujang. Pasokan gas yang konstan saat ini diperkirakan hanya bertahan hingga 2030.
Gas merupakan bahan baku utama produksi amonia dan urea, sehingga kepastian kuota energi menentukan kelangsungan operasional pabrik. Tanpa jaminan pasokan, rencana peningkatan kapasitas produksi hingga 15-16 juta ton berisiko tidak tercapai.
Revitalisasi Mesin Tua untuk Tekan Biaya Operasional
Revitalisasi pabrik-pabrik tua menjadi syarat mutlak untuk menciptakan efisiensi energi dan menekan biaya operasional secara signifikan. Mesin yang sudah berusia puluhan tahun mengonsumsi energi lebih besar per ton produksi dibanding fasilitas baru.
BAKN DPR menilai peremajaan mesin pabrik harus berjalan beriringan dengan kepastian kuota energi dan mekanisme subsidi yang fleksibel. Kombinasi ketiganya diyakini mampu membuat industri pupuk BUMN memenuhi pasokan dalam negeri secara mandiri.
Dampak ke Petani dan Pasar Pupuk Nasional
Harga pupuk di tingkat petani menjadi indikator akhir dari seluruh rangkaian perbaikan ini. Jika biaya produksi turun dan pasokan dalam negeri cukup, harga jual di pasar bisa lebih stabil dan tidak lagi bergantung pada harga pupuk impor.
Pemerintah menargetkan industri pupuk nasional mampu mengamankan pasokan domestik tanpa impor dalam jumlah besar. Bagi petani, kepastian pasokan berarti jadwal pemupukan musim tanam tidak terganggu.
Bagi pembaca yang mengikuti kebijakan pangan, tiga hal perlu dicermati: realisasi target produksi 15-16 juta ton, kelanjutan kebijakan HGBT untuk pabrik pupuk, dan progres revitalisasi fasilitas tua di Karawang dan lokasi lain. Ketiganya menentukan apakah harga pupuk di tingkat petani benar-benar turun dalam beberapa musim tanam ke depan.
