ACEH TAMIANG — Pemerintah Aceh menempuh jalur surat resmi ke kantor pusat PLN demi menjaga pasokan listrik di lokasi huntara korban banjir. Surat kepada Direktur Utama PLN dikirim pada 8 Oktober 2026, berisi permintaan perpanjangan layanan hingga para penyintas bisa menempati hunian tetap dan kembali menjalani kehidupan secara layak.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Pembangunan huntap belum seluruhnya selesai, sedangkan dukungan listrik yang tersedia dijadwalkan berakhir pada Oktober 2026.
Mengapa Listrik Dianggap Kebutuhan Dasar Selama Transisi
Mualem menilai keberlanjutan layanan listrik menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi pemulihan bencana. Listrik tidak hanya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang pendidikan, kesehatan, keamanan, serta aktivitas sosial dan ekonomi warga.
“Dalam kondisi tersebut, keberlanjutan layanan listrik menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi menuju pemulihan,” tulis Mualem dalam suratnya.
Aspirasi Warga Karang Baru: Listrik Jangan Sampai Berbayar
Permintaan perpanjangan layanan listrik berkaitan dengan aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Mualem saat mengunjungi huntara di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (13/10/2026). Dalam kunjungan itu, warga berharap biaya listrik selama tinggal di huntara dapat digratiskan sehingga tidak menambah beban masyarakat yang masih berupaya memulihkan kehidupan setelah banjir.
Mualem menyebut pemerintah masih berupaya melengkapi berbagai fasilitas dasar di huntara, termasuk sanitasi, air bersih, dan listrik.
“Kita tahu saat ini memang banyak masih kurangnya, tapi InsyaAllah kita akan terus upayakan lebih sempurna, baik itu WC, air bersih hingga listrik,” kata Mualem.
Huntap Belum Rampung, Pasokan Listrik Diminta Terus Mengalir
Pemerintah Aceh meminta PLN melanjutkan dukungan layanan listrik sampai warga terdampak dapat menempati huntap dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara layak dan mandiri. Perpanjangan pasokan listrik menjadi penopang utama selama masa transisi, terutama bagi keluarga yang belum memiliki kepastian kapan bisa pindah ke hunian tetap.
Hingga surat itu dikirim, belum ada keterangan resmi dari PLN soal sikap atas permintaan tersebut. Pemerintah Aceh menyatakan akan terus mendorong penyelesaian fasilitas dasar di huntara, sejalan dengan target pemindahan warga ke huntap.
