JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dan Sumatra. Rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BNPB Suharyanto itu berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Selain menargetkan 5.000 unit hunian tetap rampung tahun ini, pemerintah menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp702,93 miliar. Pemerintah daerah didorong memfasilitasi penyediaan lahan relokasi yang aman dan memiliki kepastian hukum.
Lahan Relokasi Jadi Kunci Percepatan Huntap
Dalam koordinasi bersama Mendagri selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas PRRP Sumatra, pemerintah daerah diminta aktif menyiapkan lahan bagi pembangunan hunian warga terdampak. Kesiapan lahan dinilai menentukan apakah target 5.000 unit huntap bisa dikejar sesuai jadwal.
Sugiono menekankan pentingnya penyelarasan program lintas kementerian dan lembaga dengan kebutuhan mendesak masyarakat di daerah terdampak. Seluruh proses pemulihan mengacu pada Rencana Induk 2026–2028.
"Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik ini menjadi prioritas. Kita ingin tidak hanya sekadar membangun kembali fisik bangunan, tetapi memulihkan harapan dan masa depan saudara-saudara kita di Sumatra. Negara akan terus hadir memastikan mereka bisa kembali bangkit," ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 14 Oktober 2026.
Pergantian Tahun Anggaran 2026 ke 2027 Jadi Perhatian
Sugiono menyoroti keberlanjutan pendanaan program pemulihan pascabencana menjelang pergantian tahun anggaran 2026 ke 2027. Pelaksanaan program lintas kementerian dan lembaga harus tetap berjalan agar pemulihan masyarakat tidak terhambat.
"Kita tidak boleh membiarkan masyarakat penyintas berjuang sendirian hanya karena pergantian tahun anggaran. Sinergi lintas sektor ini adalah wujud komitmen kita untuk memastikan proses pemulihan terus berkesinambungan, berjalan tuntas, dan tidak ada rakyat yang tertinggal," ucapnya.
Karhutla hingga Antisipasi Musim Hujan Ikut Dibahas
Rapat tersebut juga membahas penanganan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kemendagri didorong menginstruksikan kepala daerah memperketat pengawasan hingga tingkat akar rumput.
Langkah pengawasan itu berjalan bersamaan dengan operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca oleh BNPB untuk mengendalikan sisa titik api. Pemerintah turut memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi pada musim hujan.
Selain itu, pemerintah mendukung penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur dan Papua Pegunungan. Sugiono memastikan koordinasi dengan BNPB terus diperkuat agar kendala operasional di lapangan dapat segera ditangani.
"Apabila terdapat kendala yang membutuhkan keputusan taktis, Kepala BNPB dapat berkonsultasi langsung dengan saya agar penyelesaiannya dapat dipercepat," tegasnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan percepatan pemulihan pascabencana berjalan berkelanjutan sekaligus memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di berbagai daerah.
