ACEH — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dugaan manipulasi dalam pengadaan motor listrik untuk program Bantuan Gubernur (BGN). Vendor yang ditunjuk diduga sengaja mengakali proses perakitan, sehingga harga dan spesifikasi motor yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak awal.
Dalam penyelidikan, tim penyidik menemukan bahwa vendor melaporkan motor listrik telah selesai dirakit dan siap didistribusikan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi yang tertera dalam dokumen kontrak dengan kondisi fisik motor yang sebenarnya.
“Ada indikasi kuat bahwa vendor sengaja melakukan rekayasa agar motor seolah-olah memenuhi persyaratan. Faktanya, harga jual dan komponen yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan BGN,” ujar sumber internal Kejagung yang enggan disebutkan namanya.
Kejanggalan utama terletak pada selisih harga yang cukup signifikan. Motor listrik yang seharusnya dibekali baterai berkapasitas besar dan motor penggerak berkualitas tinggi, ternyata hanya menggunakan komponen kelas bawah. Hal ini membuat biaya produksi jauh lebih murah dari nilai kontrak yang disepakati.
Penyidik menduga vendor mengambil keuntungan tidak wajar dengan mengganti sejumlah komponen vital tanpa sepengetahuan pemberi kerja. Praktik ini dinilai merugikan keuangan negara karena dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan barang yang diterima.
Kejagung saat ini masih terus mendalami kasus ini untuk mencari pihak-pihak yang terlibat dalam skema manipulasi tersebut. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari kalangan vendor maupun internal pengawas proyek.
“Kami masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Fokus kami saat ini adalah memastikan tidak ada lagi proyek serupa yang dikorupsi dengan cara yang sama,” tegas sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak vendor yang disebut dalam kasus ini belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan Kejagung.