ACEH TAMIANG — Bencana hidrometeorologi yang melanda 12 kecamatan di Aceh Tamiang pada akhir November 2025 lalu belum sepenuhnya pulih. Ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat masih berjuang bangkit kembali akibat terganggunya jalur distribusi, rusaknya tempat usaha, dan menurunnya daya beli warga.
Banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor saat itu berdampak terhadap lebih dari 310 ribu jiwa atau sekitar 75 ribu kepala keluarga. Tidak hanya merusak permukiman dan fasilitas umum, bencana juga memukul aktivitas perdagangan, jasa, hingga distribusi hasil pertanian.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menilai pendataan ekonomi menjadi langkah krusial untuk membaca dampak riil bencana terhadap aktivitas usaha warga hingga tingkat kampung. Bupati Armia Pahmi menegaskan data yang akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan pemulihan tidak salah sasaran.
“Data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting untuk menggambarkan kondisi riil perekonomian daerah, termasuk sektor-sektor yang terdampak bencana maupun sektor yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Armia saat melepas petugas sensus di Kantor BPS Aceh Tamiang, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya terlihat dari kerusakan permukiman dan fasilitas umum, tetapi juga dari melemahnya aktivitas usaha masyarakat. Pendataan oleh BPS dinilai penting untuk memetakan kondisi terbaru UMKM, sektor perdagangan, jasa, hingga usaha rumah tangga di kampung-kampung terdampak banjir.
Armia memberikan pesan tegas kepada 273 petugas yang akan turun ke lapangan hingga 31 Agustus 2026. Ia meminta agar pendataan dilakukan secara jujur dan tidak ada rekayasa.
“Jangan sekali-kali melakukan rekayasa data atau menyalin data dari balik meja. Satu kesalahan data yang saudara catat akan melahirkan kebijakan yang salah bagi masa depan daerah kita,” tegasnya.
Kepala BPS Aceh Tamiang, Nurmanuddin, menyebutkan para petugas akan melakukan pendataan di 931 satuan lingkup setempat yang tersebar di seluruh kecamatan. Secara nasional, Sensus Ekonomi dilakukan BPS untuk memotret struktur dan perkembangan aktivitas usaha di luar sektor pertanian.
Di daerah terdampak bencana seperti Aceh Tamiang, hasil pendataan dinilai sangat penting untuk melihat perubahan kemampuan ekonomi masyarakat setelah banjir bandang dan kerusakan infrastruktur. Pemerintah daerah berharap data sensus bisa menjadi dasar dalam menyusun program pemulihan UMKM, bantuan ekonomi masyarakat, hingga arah pembangunan pascabencana secara lebih tepat sasaran.
Saat ini, sejumlah pelaku usaha kecil di wilayah terdampak masih berupaya memulihkan aktivitas mereka. Kondisi pemulihan ekonomi di tingkat kampung berjalan lebih lambat karena faktor daya beli yang belum pulih dan rantai distribusi yang masih terganggu.