JAKARTA — Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) tidak hanya mengandalkan aspek teknis dalam mengejar target produksi minyak dan gas bumi. Lembaga ini kini memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama dengan TNI Angkatan Darat, untuk menjaga stabilitas di wilayah operasi.
Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Edy Kurniawan, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama Teritorial yang digelar di Hotel Sunlake Waterfront, Sunter, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Menurutnya, keamanan dan kondusivitas wilayah menjadi syarat mutlak agar kegiatan hulu migas bisa berjalan optimal.
Edy menjelaskan bahwa industri hulu migas merupakan objek vital nasional yang berperan strategis dalam ketahanan energi Indonesia. Tanpa dukungan keamanan yang solid, investasi di sektor ini bisa terhambat.
“Kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan operasi hulu migas. Dukungan pembinaan teritorial oleh TNI AD diharapkan mampu memperkuat stabilitas sosial dan keamanan sehingga kegiatan eksplorasi maupun produksi dapat berjalan secara optimal,” ujar Edy dalam paparannya.
Dalam forum tersebut, Edy memaparkan sejumlah tantangan yang masih membayangi sektor hulu migas di Aceh. Persoalan sosial seperti tuntutan tenaga kerja lokal, pemanfaatan lahan di sekitar aset migas, hingga persepsi negatif masyarakat terhadap aktivitas industri masih sering muncul.
Selain itu, gangguan keamanan seperti pencurian aset, aksi unjuk rasa, dan isu lingkungan juga dinilai memerlukan pendekatan kolaboratif. Menurut Edy, masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Sinergi antara BPMA, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), TNI AD, dan pemerintah daerah menjadi kunci.
Kerja sama antara BPMA dan TNI AD memiliki landasan hukum yang kuat. Edy merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Ada pula Perjanjian Kerja Sama antara BPMA dan TNI AD yang secara spesifik mengatur dukungan penguatan pembinaan teritorial.
Sejumlah kegiatan telah direalisasikan dari kerja sama ini. Di antaranya penguatan fungsi intelijen, patroli wilayah, serta komunikasi sosial bersama masyarakat. BPMA juga menyinergikan program Bhakti TNI AD dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan migas.
Pembinaan teritorial ini diarahkan untuk memperkuat hubungan dengan tokoh masyarakat, melakukan deteksi dini potensi konflik, serta memetakan kondisi sosial di sekitar wilayah operasi. Upaya ini diharapkan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif bagi kelangsungan produksi migas di Aceh.