ACEH — Kebijakan penurunan harga gas ini bukan hanya soal memotong tarif di satu titik. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah mengatur agar beban diskon dipikul bersama oleh seluruh rantai bisnis, mulai dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di hulu, pengelola pipa di midstream, hingga perusahaan distribusi seperti PGN.
"Semua komponen, mulai dari hulu, midstream, downstream, sampai distribusinya PGN juga menekan harganya. Negara mengatur, biar semuanya mendapatkan beban pengurangan yang sama," ujar Laode di Rest Area KM 57 beberapa waktu lalu.
Laode menegaskan skema ini tidak hanya membebani satu pihak. Porsi pengurangan ditanggung secara proporsional antara negara dan KKKS. Tujuannya, industri mendapatkan harga gas yang kompetitif tanpa mengorbankan penerimaan negara dari sektor hulu migas.
"Intinya memberikan industri bisa kuat dan bertahan, tapi untuk negara juga tidak mengurangi dari sisi hulunya," jelas Laode. Ia menambahkan, alokasi gas dengan harga khusus sudah diatur porsinya oleh pemerintah bersama para kontraktor migas.
Kebijakan ini berlaku untuk pasokan gas bumi dan LNG yang dijual ke sektor industri dalam negeri. Meski harga jual di dalam negeri ditekan, pemerintah memastikan komitmen ekspor LNG Indonesia tidak terganggu.
Dengan skema pembagian beban yang merata, pemerintah berharap industri manufaktur bisa bernapas lebih lega di tengah fluktuasi harga energi global. Di sisi lain, iklim investasi di sektor hulu migas diharapkan tetap terjaga karena penerimaan negara tidak terkikis secara signifikan.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku industri yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya energi sebagai salah satu penghambat daya saing produk lokal di pasar internasional.