BANDA ACEH — Pengelola migas dan kepolisian sepakat memperkuat sinergi pengamanan di titik-titik strategis hulu migas Aceh. Monitoring dan evaluasi (monev) baru-baru ini dilakukan di WK B Aceh Utara setelah sebelumnya menyasar WK Blok A di Aceh Timur yang dikelola PT Medco E & P Malaka.
Relations Manager PGE, Wilya Retnosari, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 ini, sudah mulai terjadi peningkatan kasus pencurian dan gangguan kamtibmas di sekitar fasilitas produksi. Pihaknya mendorong agar perkara tersebut bisa diminimalisir hingga mencapai zero kasus.
“Sinergi antara BPMA, Polda Aceh, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan,” kata Wilya.
Kadiv Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA, Irham M Amin, menegaskan bahwa faktor pengamanan menjadi elemen krusial yang memerlukan kompetensi dari Polri dan TNI. Ia menyebut pihaknya akan membahas dukungan alat, termasuk pemasangan CCTV di titik rawan.
“Kami berharap bersama-sama memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik upaya pencegahan maupun penanganan hukum. Ke depan, kita juga akan bahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV,” ujar Irham.
Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh, Dr Marzuki, menyambut baik forum koordinasi ini. Ia menilai pertemuan rutin sangat penting untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi antara Polri, TNI, dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” demikian Dr Marzuki.
Irham menambahkan, WK B yang dikelola KKKS PGE merupakan salah satu obvitnas sektor energi yang memerlukan sinergitas strategi pengamanan terpadu. Kunjungan monev lapangan bertujuan memastikan efektivitas pengamanan eksternal, mengidentifikasi potensi ancaman, serta memperkuat koordinasi lintas instansi.
BPMA menegaskan tugas pokoknya adalah pengawasan dan pengendalian hulu migas di Aceh. Namun, dalam pelaksanaannya, pengamanan menjadi faktor krusial yang membutuhkan dukungan penuh aparat keamanan agar operasi hulu migas berjalan lancar dan iklim investasi di Aceh tetap terjaga.