KPK Sita Uang dan Perhiasan saat Geledah Rumah Dinas Bupati Sukoharjo dan Enam Kantor Dinas

Penulis: Ragil  •  Rabu, 15 Juli 2026 | 22:00:31 WIB
Penyidik KPK menyita uang dan perhiasan saat menggeledah rumah dinas Bupati Sukoharjo dan enam kantor dinas, Rabu (15/7/2026).

ACEH — Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penyitaan barang bukti tersebut, Rabu (15/7/2026). Namun, ia belum merinci jumlah pasti uang dan perhiasan yang diamankan penyidik. "Untuk detail nominalnya nanti akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya," ujar Budi.

Rumah Dinas Bupati hingga Dinas Kesehatan Digeledah

Penyidik KPK menyasar rumah dinas Bupati, kantor Bupati, serta lima kantor dinas lainnya. Keempat instansi tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan. "Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik, dokumen, uang, dan juga perhiasan," kata Budi.

Belum dijelaskan dari titik lokasi mana uang dan perhiasan itu disita. KPK masih mendalami asal-usul dan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara yang menjerat Etik Suryani.

Modus Pemerasan dan Status Hukum Bupati Nonaktif

Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pihak ketiga yang terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Ia telah dinonaktifkan dari jabatannya sejak awal penyidikan.

KPK belum merinci secara gamblang modus operandi yang digunakan. Dugaan sementara, pemerasan dilakukan melalui penerimaan sejumlah uang dari rekanan proyek dengan imbalan kemudahan administrasi atau pemenangan tender.

Respons Publik dan Tindak Lanjut KPK

Penggeledahan ini memicu perhatian publik di Sukoharjo. Sejumlah pegawai di lingkungan Pemkab mengaku kaget dengan operasi yang berlangsung nyaris seharian itu. "Kami hanya diminta kooperatif, tidak ada perlawanan," ujar seorang pejabat di Dinas PU yang enggan disebutkan namanya.

KPK memastikan akan terus mengembangkan kasus ini. Penyidik masih menganalisis dokumen dan data elektronik yang disita. "Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut jika sudah ada cukup bukti," tutup Budi.

Kasus ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan dan penggeledahan KPK di tingkat daerah sepanjang 2026. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu juga menggeledah kantor bupati di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dalam kasus serupa.

Reporter: Ragil
Sumber: nasional.sindonews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top