Aceh Percepat Rp 824,9 Miliar Tambahan TKD untuk Pemulihan Bencana, 346 Paket Fisik Sudah Berjalan

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mengebut realisasi anggaran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp 824,90 miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di provinsi ujung barat Indonesia itu.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Minggu (19/7), menyebutkan percepatan ini merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ. Surat edaran itu mengatur penyesuaian TKD dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Rekapitulasi Pelaksanaan: 346 Paket Fisik Berjalan, Rp 98,79 Miliar Terealisasi

Dari total 766 paket kegiatan, data per 16 Juli 2026 menunjukkan 346 paket (45,2 persen) senilai Rp 337,29 miliar (40,9 persen) sudah masuk tahap pelaksanaan fisik. Proses pengadaan barang dan jasa juga menunjukkan progres signifikan: 447 paket (58,4 persen) senilai Rp 570,92 miliar (69,2 persen) telah menyelesaikan pemilihan penyedia.

Sebanyak 379 paket dengan nilai Rp 546,25 miliar bahkan telah menandatangani kontrak. Realisasi keuangan tercatat Rp 98,79 miliar atau 11,98 persen dari total pagu.

Realisasi di Kabupaten/Kota: Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Di tingkat kabupaten dan kota, realisasi Tambahan TKD mencapai Rp 27,32 miliar (2,4 persen). Sektor pendidikan menyerap Rp 2,95 miliar (0,3 persen), infrastruktur Rp 6,94 miliar (0,6 persen), dan pertanian Rp 1,91 miliar (0,2 persen). Sementara urusan lainnya menyerap Rp 15,53 miliar (1,3 persen).

Secara keseluruhan, realisasi Tambahan TKD Provinsi Aceh mencapai 3,1 persen, sedangkan kabupaten/kota 2,4 persen. Pemerintah Aceh optimistis angka ini akan terus meningkat seiring rampungnya dokumen penganggaran dan proses lelang.

Monitoring dan Target: Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran

M. Nasir menegaskan pihaknya melakukan monitoring dan pengendalian secara intensif terhadap seluruh SKPA pelaksana. "Setiap kegiatan harus berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Tambahan TKD tahun ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Pemerintah provinsi meyakini percepatan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan warga.