BANDA ACEH — Banggar DPRK Banda Aceh meminta Pemerintah Kota segera menata kawasan di bawah fly over Simpang Surabaya. Kawasan itu dinilai memiliki potensi besar sebagai ruang terbuka yang mendukung aktivitas masyarakat sekaligus mempercantik wajah kota.
Anggota Banggar dari Fraksi PAN, M. Zidan Al Hafidh, mengatakan pengelolaan taman bawah fly over harus dilakukan secara kolaboratif oleh perangkat daerah terkait. “Kawasan tersebut perlu dikembangkan sebagai bagian dari penataan wajah kota,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Banggar menekankan agar penataan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek estetika dan kenyamanan pengunjung. Kawasan fly over Simpang Surabaya selama ini hanya berupa lahan kosong yang belum termanfaatkan secara optimal.
Selain penataan ruang publik, DPRK juga mendorong peningkatan kualitas pembangunan fisik secara keseluruhan. Banggar meminta Dinas PUPR terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk menangani sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perhatian bersama.
Zidan menekankan pentingnya pemutakhiran data infrastruktur. “Kami meminta kepada PUPR agar memperkuat database jalan, saluran, dan persoalan ke-PU-an lainnya yang dialami masyarakat. Dengan database yang baik, permasalahan yang muncul dapat lebih cepat ditangani,” jelasnya.
Banggar juga mendorong adanya pemantauan berkala terhadap fasilitas underpass serta kajian teknis terkait elevasi kawasan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pengelolaan infrastruktur yang lebih baik, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca tertentu.
Tidak hanya infrastruktur, Banggar turut memberi perhatian pada pengembangan ruang terbuka hijau (RTH). Pemerintah kota didorong untuk terus menjaga fasilitas RTH yang telah tersedia serta mengoptimalkan kawasan yang memiliki potensi sebagai ruang publik.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Bustanussalatin. Banggar menilai taman tersebut berpotensi dikembangkan sebagai ruang hijau sekaligus pusat aktivitas masyarakat di kawasan pusat kota. DPRK berharap penataan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Banda Aceh.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, didampingi Ketua DPRK Irwansyah serta Wakil Ketua II Musriadi Aswad. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, turut hadir bersama jajaran organisasi perangkat daerah. Rekomendasi Banggar kini akan menjadi bahan evaluasi pemkot dalam menyusun kebijakan ke depan.