ACEH — Penyidik KPK mendalami intensitas komunikasi keduanya yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Meski belum dirinci secara gamblang materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut, keberadaan agenda tatap muka itu disebut sebagai bagian dari penguatan alat bukti.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan, membenarkan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi agenda pertemuan tersebut kepada sejumlah saksi. "Betul, ada tiga pertemuan yang kami dalami, melibatkan Menteri Kehutanan dan Bupati Kuansing," ujarnya di Jakarta, kemarin.
KPK belum menyampaikan secara detail lokasi dan tanggal pasti dari setiap pertemuan. Namun, penyidik memastikan seluruh momen tersebut terekam dalam kronologi yang disusun berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang disita.
Dugaan sementara mengarah pada pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan atau perubahan peruntukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Suhardiman Amby sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap yang bersumber dari sejumlah pengusaha yang ingin menggarap lahan di wilayahnya.
Posisi Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan membuat keterangannya menjadi krusial. Sebab, sejumlah izin usaha di sektor kehutanan dan perkebunan di Kuansing membutuhkan persetujuan dari kementerian yang ia pimpin.
Juru Bicara Kementerian Kehutanan, Aji Wicaksono, membenarkan bahwa atasannya telah menerima surat panggilan dari KPK. Pihak kementerian menyatakan kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kapan pun dibutuhkan.
"Beliau (Raja Juli) menghormati proses hukum yang berjalan. Tidak ada niat untuk menghambat penyidikan," kata Aji dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan, pertemuan dengan kepala daerah merupakan hal lumrah dalam koordinasi kebijakan kehutanan di daerah.
Dalam perkara ini, KPK juga telah mencekal Suhardiman Amby dan sejumlah pihak lain ke luar negeri. Penyidik terus memeriksa saksi-saksi dari unsur swasta dan ASN di lingkungan Pemkab Kuansing untuk menguji keterangan tersangka.
Sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen perizinan dan catatan keuangan dari kantor bupati. Penyitaan itu dilakukan untuk menelusuri aliran dana yang diduga digunakan sebagai "uang pelicin" agar proyek dan perizinan di daerah tersebut lancar.
Status Raja Juli Antoni hingga saat ini masih sebagai saksi. Belum ada penetapan tersangka baru dalam kasus ini, dan KPK enggan berspekulasi mengenai kemungkinan pengembangan perkara ke tingkat kementerian.
KPK dijadwalkan memanggil Menteri Kehutanan untuk memberikan klarifikasi resmi pada pekan depan. Pemeriksaan akan berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Jika berhalangan hadir, kementerian diminta mengajukan penjadwalan ulang secara resmi.
Publik menanti apakah keterangan Raja Juli akan mengubah arah penyidikan yang selama ini berfokus pada penerimaan suap di tingkat kabupaten. KPK menegaskan proses ini masih berjalan dan semua pihak memiliki hak untuk membuktikan diri tidak bersalah.