BANDA ACEH — Satgas PRR memastikan lonjakan harga semen di pasaran saat ini bukan berasal dari kenaikan harga di tingkat pabrik. Hasil pengecekan langsung menunjukkan harga dasar dari produsen masih normal, sehingga pemerintah kini menelusuri kemungkinan penyebab lain seperti biaya distribusi atau permainan oknum di lapangan.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal Z.A., mengatakan kebutuhan semen di Aceh meningkat drastis karena tiga pekerjaan besar berjalan beriringan. Selain proyek rehab-rekon pascabencana, ada pula pembangunan Koperasi Desa Merah Putih serta berbagai proyek strategis pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kebutuhan material semen saat ini meningkat karena bersamaan dengan pelaksanaan rehab-rekon, program nasional lainnya, serta proyek pembangunan pemerintah daerah,” kata Safrizal, Sabtu (8/8/2026).
Hasil koordinasi dengan PT Solusi Bangun Andalas (SBA) menunjukkan pabrik tersebut telah berproduksi di kapasitas maksimal. Perusahaan tidak mampu lagi menambah produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan yang terjadi.
Untuk menutup kekurangan pasokan tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia selaku perusahaan induk. Rencananya, pasokan semen akan didatangkan dari luar Aceh, baik dari Pulau Jawa maupun Sumatera Barat.
Persoalan ini juga akan dilaporkan ke Satgas PRR pusat untuk dibahas bersama kementerian terkait. Langkah ini ditempuh agar distribusi semen dari luar daerah bisa berjalan lancar dan tepat waktu memenuhi kebutuhan proyek pemulihan.
Satgas PRR tidak tinggal diam terhadap potensi permainan harga di lapangan. Koordinasi dengan Polda Aceh dan aparat intelijen telah dilakukan untuk mengawasi jalur distribusi semen di seluruh wilayah Aceh.
Langkah pengawasan ini diambil untuk mencegah praktik penimbunan yang kerap terjadi saat permintaan bahan bangunan sedang tinggi. Jika dibiarkan, harga bisa melonjak tidak wajar dan merugikan proyek pemerintah maupun warga yang tengah membangun kembali rumahnya.
Safrizal mengingatkan bahwa kenaikan harga semen yang terlalu tinggi akan berdampak serius pada pelaksanaan rehab-rekon. Seluruh perencanaan proyek telah disusun berdasarkan estimasi harga material yang berlaku sebelum lonjakan terjadi.
“Kalau kenaikannya sampai 100 persen tentu akan menghambat karena rehabilitasi dan rekonstruksi sudah membuat perencanaan dan estimasi harga material sejak awal,” ujarnya.
Jika harga melonjak drastis, nilai kontrak yang telah disepakati berpotensi tidak lagi relevan dengan kondisi pasar. Hal ini bisa memperlambat pengerjaan proyek atau bahkan menghentikan sementara aktivitas konstruksi di sejumlah titik.