BANDA ACEH — Pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur irigasi menjadi prioritas utama dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Satgas PRR Aceh, Jumat (7/8), di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.
Forum tersebut mempertemukan Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemerintah daerah dari wilayah yang terdampak bencana. Para akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam) turut dilibatkan untuk memberikan masukan ilmiah.
Pertanian Jadi Kunci Ketahanan Pangan Daerah
Dalam diskusi terungkap bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung pemulihan ekonomi masyarakat Aceh. Kerusakan lahan garapan, saluran irigasi, hingga fasilitas produksi dinilai dapat mengganggu keberlanjutan usaha tani jika tidak segera ditangani secara menyeluruh.
Dampaknya tidak hanya dirasakan petani secara langsung, tetapi juga berpotensi mengancam ketahanan pangan di tingkat kabupaten dan kota. Akses distribusi yang terputus akibat bencana juga menjadi perhatian serius para peserta FGD.
Irigasi Rusak, Pengairan Lahan Terhambat
Perhatian khusus dalam forum ini tertuju pada kondisi jaringan irigasi yang rusak. Para pemangku kepentingan menilai kerusakan infrastruktur pengairan menjadi penghambat utama kembalinya aktivitas produksi pertanian masyarakat.
Tanpa saluran irigasi yang berfungsi optimal, lahan pertanian tidak dapat dialiri air secara memadai. Kondisi ini memperlambat proses pemulihan dan berisiko memperpanjang masa paceklik bagi petani di wilayah terdampak.
Langkah Lintas Sektor Menjadi Solusi
FGD ini tidak sekadar memetakan kondisi terkini, tetapi juga dirancang untuk menghasilkan rekomendasi aksi pemulihan yang konkret dan dapat dieksekusi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan akademisi menjadi modal utama dalam menyusun rencana tersebut.
Keterlibatan unsur kementerian secara langsung diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan pencairan dukungan untuk program rehabilitasi di lapangan. Sementara itu, akademisi berperan memberikan kajian teknis mengenai metode pemulihan lahan dan desain ulang infrastruktur irigasi yang lebih tangguh.
Hasil diskusi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran untuk pemulihan pascabencana di Aceh. Para pihak yang hadir sepakat bahwa pemulihan sektor pertanian tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan.
