SIGLI — Muhammad Junaidi menyatakan dukungannya terhadap program prioritas Presiden Prabowo. Menurutnya, MBG bukan sekadar membagikan makanan ke anak sekolah. Ini tanggung jawab negara memastikan makanan yang diterima bergizi, aman, tepat waktu, dan tepat sasaran.
"Kita sangat mendukung program prioritas Bapak Presiden Prabowo, yaitu MBG. Ini program besar untuk meningkatkan gizi anak-anak bangsa. Karena itu, sistem yang sudah dibangun harus terus diperkuat, baik kualitas makanan, keamanan pangan, pelayanan maupun manajemennya," kata Muhammad.
Junaidi mengakui pelaksanaan program berskala besar seperti MBG masih memiliki kekurangan. Namun, kekurangan itu semestinya menjadi dasar evaluasi dan pembenahan. Bukan alasan melemahkan sistem yang telah dibangun.
Di Pidie, pengembangan SPPG Aglomerasi harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, sebaran sekolah, jumlah penerima manfaat, kemampuan fasilitas, serta waktu tempuh distribusi.
"Jangan mengejar jumlah dengan mengorbankan mutu," tegasnya.
Junaidi menjelaskan, SPPG Aglomerasi mencakup rangkaian sistem dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga pengawasan. Karena itu, perencanaan SPPG harus terukur. Peningkatan kapasitas produksi tidak boleh mengorbankan standar gizi dan keamanan pangan.
Terkait wacana pelibatan kantin sekolah dalam penyediaan makanan MBG, Junaidi menilai sekolah tetap memiliki peran penting. Terutama dalam pengawasan makanan yang diterima siswa. Namun, ia mengingatkan agar kantin sekolah tidak serta-merta dibebani seluruh fungsi penyediaan MBG.
"Sekolah memiliki fungsi utama pendidikan dan pembelajaran. Sementara penyediaan makanan dalam jumlah besar membutuhkan standar produksi, sanitasi, keamanan pangan, tenaga kerja dan manajemen distribusi," ujarnya.
Menurut dia, pola yang lebih tepat adalah membagi fungsi secara jelas. SPPG memastikan makanan diproduksi dan didistribusikan sesuai standar. Sekolah memastikan makanan diterima, diperiksa, dan dikonsumsi siswa dalam kondisi aman.
Dengan demikian, kata Muhammad, SPPG dan sekolah tidak perlu dipertentangkan. Keduanya dapat saling memperkuat dalam pelaksanaan MBG.
Junaidi juga melihat MBG berpotensi besar menjadi penggerak ekonomi daerah. Kebutuhan bahan pangan seperti beras, telur, ikan, daging, sayuran, dan buah-buahan dapat membuka ruang bagi petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM Pidie untuk masuk dalam rantai pasok program tersebut.
"SPPG bukan hanya dapur yang menghasilkan makanan. SPPG juga dapat menjadi simpul yang menghubungkan program pemerintah dengan ekonomi masyarakat," katanya.
Keterlibatan pelaku usaha lokal tetap harus memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, kontinuitas pasokan, dan tata kelola yang transparan.
Ia menegaskan, dukungan terhadap SPPG bukan berarti membela kelemahan yang ada. Sebaliknya, penguatan SPPG harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang ketat.
"Tidak boleh ada kompromi terhadap keamanan pangan. Tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan. Kepentingan anak-anak penerima manfaat harus menjadi yang utama," tegasnya.
Junaidi berharap evaluasi MBG menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara SPPG, sekolah, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurutnya, MBG bukan sekadar program memenuhi kebutuhan makan anak hari ini. Ini investasi jangka panjang bagi kualitas generasi masa depan.
"Jika terdapat kekurangan, mari kita perbaiki. Jika terdapat kelemahan, mari kita perkuat. Tetapi jangan karena kekurangan tersebut kemudian sistem yang sudah dibangun justru dilemahkan," pungkasnya.