ACEH — Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengusulkan kenaikan harga Pertalite Rp500–Rp1.000 per liter dan Pertamax Rp500–Rp1.500 per liter secara bertahap. Usulan ini dinilai lebih baik ketimbang menaikkan harga secara sekaligus karena bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus menghemat anggaran negara. Selisih harga yang tidak terlalu lebar juga diyakini mencegah perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke bersubsidi secara masif.
Wijayanto menyampaikan usulan tersebut saat dihubungi Bloomberg Technoz, Kamis (24/9/2026). Menurutnya, penyesuaian harga bertahap menjadi jalan tengah antara kebutuhan fiskal negara dan kemampuan konsumen yang masih belum pulih sepenuhnya.
Dia menilai kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan nonsubsidi jenis Pertamax perlu dilakukan secara tipis, bukan dalam satu lompatan besar. Pendekatan itu disebutnya lebih realistis untuk kondisi ekonomi saat ini.
Untuk Pertalite, Wijayanto mengusulkan penyesuaian harga di rentang Rp500–Rp1.000 per liter. Sementara untuk Pertamax, rentang yang dia usulkan lebih lebar, yakni Rp500–Rp1.500 per liter.
Angka-angka itu disebutnya sebagai batas bawah dan batas atas yang masih bisa diterima pasar. Kenaikan di bawah rentang tersebut dinilai tidak cukup memberi dampak fiskal, sedangkan kenaikan di atasnya berisiko menekan daya beli terlalu dalam.
Salah satu pertimbangan utama usulan ini adalah jarak harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Wijayanto menilai selisih yang terlalu lebar menjadi pemicu utama perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite.
“Sehingga ditemukan harga BBM subsidi yang masih terjangkau dan jarak antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang relatif tidak terlalu lebar,” kata Wijayanto.
Jika selisih harga tidak terlalu jauh, konsumen BBM nonsubsidi dinilai tidak akan berbondong-bondong beralih ke Pertalite. Kondisi itu penting untuk menjaga agar beban subsidi tidak membengkak akibat lonjakan konsumsi Pertalite.
Wijayanto menyebut dua sasaran yang ingin dicapai sekaligus dari skema kenaikan bertahap ini. Pertama, daya beli masyarakat tetap terjaga karena kenaikan harga tidak terjadi sekaligus dalam jumlah besar.
Kedua, anggaran negara bisa lebih hemat karena harga jual BBM naik, sehingga selisih antara harga keekonomian dan harga jual di pasar mengecil. Kombinasi keduanya disebutnya sebagai langkah terbaik di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Usulan ini muncul di tengah perdebatan soal keberlanjutan subsidi energi. Pemerintah sendiri belum mengumumkan keputusan resmi terkait penyesuaian harga Pertalite maupun Pertamax.
Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang menyerap porsi terbesar konsumsi bahan bakar nasional. Karena itu, setiap penyesuaian harganya selalu berdampak luas ke rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Pertamax berada di segmen nonsubsidi dengan harga jual yang mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan kurs. Selisih harga antara keduanya menjadi variabel kunci dalam menentukan pola konsumsi masyarakat.
Wijayanto tidak menyebut kapan usulan kenaikan ini sebaiknya mulai diterapkan. Dia juga tidak merinci mekanisme teknis penyesuaian harga yang dia maksud.