ACEH BESAR — Angka Rp 45,05 juta per kapita per tahun itu melanjutkan tren kenaikan PDRB ADHB per kapita Aceh Besar selama 12 tahun terakhir. Capaian ini juga menempatkan kabupaten tersebut di peringkat 106 secara nasional berdasarkan pulau.
PDRB ADHB per kapita mengukur nilai tambah bruto yang dihasilkan per penduduk dalam satu tahun, dihitung dengan harga yang berlaku di pasar. Indikator ini sering dipakai untuk melihat tingkat kesejahteraan relatif suatu wilayah.
Dari sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita terbesar di Aceh pada 2025, Kota Banda Aceh menempati urutan pertama dengan Rp 104,26 juta per kapita per tahun. Posisi kedua ditempati Kabupaten Nagan Raya dengan Rp 74,57 juta.
Kabupaten Aceh Barat menyusul di urutan ketiga dengan Rp 71,02 juta, disusul Kota Lhokseumawe Rp 62,54 juta. Kabupaten Aceh Tengah berada di posisi kelima dengan Rp 50,1 juta dan Aceh Utara Rp 48,18 juta di urutan keenam.
Setelah Aceh Besar di posisi ketujuh, Kota Sabang mencatat Rp 44,82 juta, Kabupaten Bireuen Rp 42,65 juta, dan Kabupaten Bener Meriah Rp 40,35 juta.
Secara historis, pertumbuhan PDRB ADHB per kapita Aceh Besar pada 2025 terlihat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Wilayah ini pernah mencatat pertumbuhan tertinggi 8,86 persen pada 2023.
Adapun pertumbuhan terendah terjadi pada 2021 di angka 3,92 persen. Meski melambat, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) Aceh Besar dalam lima tahun terakhir tercatat lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.
Pertumbuhan lima tahun terakhir sendiri berada di angka 5,64 persen. Angka ini memberi gambaran bahwa perekonomian Aceh Besar tetap bergerak positif meski tidak secepat puncak 2023.
PDRB ADHB per kapita bukan ukuran langsung pendapatan yang diterima setiap warga. Angka ini menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per kepala, termasuk dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan konstruksi.
Posisi Aceh Besar di bawah Kota Banda Aceh dan sejumlah kabupaten penghasil migas menunjukkan struktur ekonomi yang berbeda. Kota Banda Aceh bertumpu pada jasa dan perdagangan, sementara Nagan Raya dan Aceh Barat mendapat kontribusi dari sektor energi.
Bagi pemerintah kabupaten, data ini menjadi rujukan penyusunan kebijakan fiskal daerah dan target pertumbuhan dalam dokumen perencanaan pembangunan.