JAKARTA — Rapat dipimpin langsung oleh Wagub Aceh yang akrab disapa Dek Fadh, didampingi Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Forum ini menindaklanjuti koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh dan Sumatera.
Pembahasan utama menyoroti kesiapan ekskavator di kabupaten/kota terdampak maupun titik-titik dengan tingkat kerawanan tinggi. Dek Fadh menilai kesiapsiagaan tidak boleh reaktif, melainkan peralatan dan sumber daya sudah tersedia sebelum kondisi darurat terjadi.
Menurut Dek Fadh, potensi bencana susulan pada periode musim penghujan akhir tahun menuntut peralatan disiagakan lebih awal. Daerah yang sebelumnya diterjang banjir dan longsor menjadi prioritas penempatan ekskavator.
"Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan," ujar Dek Fadh.
Surat permohonan resmi dari masing-masing kepala daerah ke Ketua Satgas PRR Sumatera menjadi syarat agar kebutuhan alat berat dapat diinventarisasi dan dipetakan sesuai tingkat kerawanan lapangan.
Penanganan sungai pascabencana hidrometeorologi menjadi perhatian lain dalam rapat. Sejumlah alur sungai di Aceh mengalami pendangkalan dan perubahan kondisi akibat material yang terbawa banjir serta longsor.
Dek Fadh menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera I yang dinilai bekerja keras menangani sungai pascabencana. Meski begitu, ia menegaskan upaya itu tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah pusat atau Pemerintah Aceh.
"Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun," tegasnya.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta melakukan pemetaan terhadap sungai serta saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan, atau tertutup material pascabencana. Hasil pemetaan menjadi dasar penanganan sesuai kewenangan masing-masing daerah.
Dek Fadh mengingatkan normalisasi dan pembersihan sungai rawan harus disiapkan sejak dini, terutama di wilayah yang sebelumnya terdampak banjir, longsor, atau sedimentasi berat.
Koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BWS Sumatera I, dan pemerintah pusat dinilai perlu terus diperkuat agar penanganan berjalan terpadu. Langkah antisipatif ini diharapkan mempercepat respons jika bencana susulan terjadi sekaligus menekan risiko banjir pada puncak musim penghujan penghujung tahun.