BANDA ACEH — Fadhli Ali resmi menakhodai Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (DPW APKASINDO) Aceh setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang berlangsung di Banda Aceh, pekan lalu. Forum organisasi itu juga dihadiri Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat ME Manurung, yang terbang dari Jakarta.
Fadhli menyampaikan terima kasih atas kepercayaan anggota. Ia menyebut amanah itu sebagai dasar untuk menyatukan potensi petani sawit di seluruh penjuru Aceh.
"Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan anggota APKASINDO Aceh untuk memberikan Amanah kepada saya," ujar Fadhli Ali.
Perkebunan kelapa sawit rakyat menopang kesejahteraan ribuan kepala keluarga di Aceh. Namun Fadhli menilai tantangan petani swadaya masih kompleks.
Legalitas lahan menjadi persoalan pertama, termasuk kendala tumpang tindih kawasan hutan. Produktivitas tanaman juga belum optimal akibat keterbatasan akses bibit unggul.
Fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) menambah tekanan. Persoalan lain adalah integrasi dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pemenuhan standar keberlanjutan.
Fadhli menerjemahkan visinya ke dalam 10 misi utama. Dua misi pertama menyangkut penguatan tata kelola organisasi dan pembangunan struktur DPW hingga DPD yang inklusif serta akuntabel.
Misi berikutnya mencakup advokasi hak dan legalitas lahan petani, percepatan transfer teknologi, dan fasilitasi akses bibit unggul bermutu.
Di sektor tata niaga, ia berkomitmen mengawal implementasi regulasi penetapan harga TBS di tingkat provinsi agar adil dan transparan. APKASINDO Aceh juga mendukung penuh Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Aceh.
Program prioritas dipetakan ke tiga bidang. Bidang organisasi dan keanggotaan akan mendigitalisasi pemutakhiran basis data anggota untuk mempermudah distribusi bantuan pemerintah, seperti beasiswa dan sarana prasarana.
Konsolidasi wilayah dilakukan lewat kunjungan kerja rutin ke DPD di wilayah Barat-Selatan, Timur-Utara, hingga Tengah Aceh.
Bidang kemitraan dan tata niaga mengirimkan perwakilan ahli APKASINDO ke Tim Penetapan Harga TBS Provinsi di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh. Koperasi petani akan dibentuk di tingkat DPD untuk memutus rantai pasok yang merugikan dan membuka peluang hilirisasi UMKM.
Bidang peremajaan dan sarana prasarana membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas PSR Aceh). Satgas ini mendampingi kelompok tani dan koperasi dalam pengajuan serta pencairan dana Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDPKS.
Fadhli menegaskan masa depan sawit Aceh berada di tangan petani hari ini. Ia mengajak seluruh elemen bergandengan tangan membangun kepemimpinan yang solid, dinamis, dan berani bersuara.
"Mari bersama-sama kita jadikan momentum Muswilub ini sebagai titik awal kebangkitan kesejahteraan petani sawit dari ujung Serambi Mekkah untuk kejayaan Indonesia di kancah dunia," pungkas Fadhli penuh optimisme.