BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mencatatkan tren positif dalam penyerapan anggaran pada caturwulan pertama tahun anggaran 2026. Realisasi yang menyentuh angka 23 persen per April tersebut dinilai menjadi indikator awal yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah.
Gubernur Aceh mengungkapkan bahwa capaian pada periode ini menunjukkan grafik yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut mencerminkan ritme kerja birokrasi yang mulai sinkron dengan target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
Realisasi APBA 2026 Lampaui Target Awal
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh yang digelar Selasa (5/5/2026), Gubernur menegaskan bahwa melampaui target realisasi keuangan adalah langkah awal yang krusial. Namun, ia mengingatkan agar jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tidak cepat berpuas diri dengan angka administratif semata.
Fokus utama pemerintah saat ini bergeser pada memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar terwujud dalam bentuk fisik maupun layanan di lapangan. Ketepatan waktu dan sasaran menjadi parameter utama dalam penilaian kinerja instansi di bawah kepemimpinannya.
“Yang kita dorong saat ini adalah percepatan implementasi, agar setiap program yang telah direncanakan dapat segera memberikan dampak nyata,” ujar Gubernur Aceh di hadapan para kepala SKPA.
Bagaimana Strategi Percepatan Paket Strategis?
Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperkuat kesiapan teknis dan administratif, terutama pada paket-paket pekerjaan yang bersifat strategis. Hal ini bertujuan agar proses pelaksanaan di lapangan berjalan lebih efektif, terukur, dan minim kendala birokrasi.
Beberapa poin utama yang menjadi penekanan Gubernur dalam Rapim tersebut meliputi:
- Penyelesaian dokumen administratif pendukung proyek fisik agar tidak menghambat termin pembayaran.
- Pengawasan ketat terhadap progres lapangan untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan sesuai spesifikasi.
- Sinkronisasi antar-instansi guna memastikan kesinambungan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Langkah percepatan ini dipandang vital untuk menghindari penumpukan beban kerja di akhir tahun. Dengan menjaga ritme sejak dini, Pemerintah Aceh optimistis kualitas infrastruktur dan layanan publik yang dihasilkan akan lebih optimal bagi masyarakat di 23 kabupaten/kota.
