BANDA ACEH — Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, membuka pintu bagi investor yang meragukan keamanan di provinsi ujung barat Indonesia itu. Ia mempersilakan mereka datang langsung ke Polda Aceh untuk mengecek sendiri situasi di lapangan.
“Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silahkan ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” kata Kapolda Marzuki di Banda Aceh, Selasa malam (23/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas pertanyaan mengenai jaminan keamanan investasi yang mengemuka dalam rapat terkait pengembangan migas Blok Andaman di lingkungan Pemerintah Aceh. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, digelar di ruang rapat Sekda, Kantor Gubernur Aceh, Selasa pagi.
Mubadala Energy Pertanyakan Keamanan di Daratan Aceh
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Tim Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman telah melakukan serangkaian pertemuan dengan SKK Migas dan Mubadala Energy. Dalam pertemuan itu, pihak Mubadala disebut mempertanyakan aspek keamanan dan kenyamanan investasi di daratan Aceh.
“Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut,” kata Prof Dr Mahidin dari Tim PoD Pemerintah Aceh. “Padahal kita sudah jelaskan kondisi keamanan dan kenyaman di Aceh.”
Menurut Mahidin, berbagai penjelasan mengenai kondisi keamanan daerah telah disampaikan kepada perusahaan. Namun, persoalan itu masih menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan pengolahan migas dari Blok Andaman.
DPR Aceh Sebut Alasan Keamanan Tidak Berdasar
Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail atau yang akrab disapa Kak Iin, menilai alasan keamanan yang dipersoalkan Mubadala terlalu mengada-ada. Ia merujuk pada operasi PT Medco E&P Malaka di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur yang berjalan tanpa gangguan.
“Terlalu mengada-ada. Buktinya, Medco beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka aman tenteram di sana,” kata Kak Iin.
Ia menambahkan, berbagai perusahaan yang beroperasi di Aceh selama ini dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Karena itu, isu keamanan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam pengembangan investasi migas di Aceh.
Indeks Keamanan dari BRIN Jadi Bukti
Dalam rapat itu juga disampaikan bahwa kondisi keamanan Aceh telah mendapat pengakuan melalui sejumlah indikator yang diterbitkan lembaga kredibel. Di antaranya Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025 yang diterbitkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta penilaian dari Goodstats.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, juga mendapat apresiasi dari peserta rapat atas upayanya memperjuangkan agar gas dari Blok Andaman dapat diproses di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. “Kita wajib membantu beliau. Gubernur berjuang untuk ekonomi Aceh,” kata Prof Dr Jasman J Maruf, akademisi Universitas Syiah Kuala.
Kapolda Aceh kembali menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tidak perlu diragukan. “Tak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan Pemerintah Aceh,” kata Kapolda.
