BANDA ACEH — Pemerintah Aceh tidak hanya menunggu investor datang, tetapi mulai bergerak aktif menjemput peluang di sektor energi terbarukan. Langkah itu diwujudkan melalui pertemuan antara Sekda Aceh M. Nasir dengan jajaran PLN Pusat, PLN Aceh, serta perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Mengapa Aceh Dianggap Prospektif untuk PLTS?
Dalam pertemuan yang digelar di Warkop Kopi Tarek Premium, Cikini, itu, terungkap bahwa Aceh memiliki dua modal utama: intensitas penyinaran matahari yang tinggi dan ketersediaan lahan di sejumlah wilayah. Kombinasi ini dinilai menjanjikan untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah pengembangan PLTS di Indonesia.
“Potensi energi surya yang dimiliki Aceh perlu dikelola secara optimal melalui sinergi seluruh pihak,” ujar M. Nasir dalam keterangan yang diterima, Sabtu (27/6/2026).
Investasi Hijau untuk Ekonomi dan Lapangan Kerja
Pemerintah Aceh menyebut pengembangan PLTS tidak sekadar urusan energi. Sekda M. Nasir menekankan bahwa proyek ini sejalan dengan upaya mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.
“Pemerintah Aceh menyambut baik setiap inisiatif yang dapat mempercepat pemanfaatan energi bersih sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.
Pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah teknis yang diperlukan agar potensi yang ada bisa diwujudkan menjadi proyek nyata yang memberikan manfaat langsung bagi warga Aceh.
Tindak Lanjut: Target Transisi Energi Nasional
Forum di Jakarta itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih serius antara Pemprov Aceh, PLN, dan pemerintah pusat. Seluruh pihak sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan tersebut guna mendukung target transisi energi nasional sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Dengan hadirnya Kadis ESDM Aceh beserta jajaran, sinyal keseriusan dari sisi teknis dan regulasi daerah pun mulai terlihat. Investor yang berminat pada proyek energi surya di Aceh kini memiliki jalur komunikasi langsung dengan pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan pusat.
