SIGLI — Kunjungan Sekjen KKP ke Pidie menjadi sinyal keseriusan pemerintah pusat mengejar target produksi garam nasional. Pasalnya, Kabupaten Pidie merupakan salah satu lumbung garam rakyat di Aceh. Sepanjang 2025, produksi garam daerah ini mencapai 5.737.894 kilogram atau sekitar 50 persen dari total kebutuhan garam Provinsi Aceh.
Banjir dan Dampaknya terhadap Sentra Garam
Banjir yang melanda sebagian wilayah Pidie beberapa waktu lalu merendam lahan tambak garam di sejumlah gampong, termasuk Gampong Cebrek, Peukan Soet, dan Ara. Kerusakan pada infrastruktur produksi mengancam kontinuitas pasokan garam lokal.
Dalam kunjungan tersebut, Sekjen KKP bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Samsul Azhar menyusuri lokasi terdampak. Mereka juga berdialog langsung dengan penyuluh perikanan dan kelompok usaha garam rakyat untuk mendengar keluhan serta usulan.
Bantuan Pusat untuk Percepatan Rehabilitasi
KKP telah mengucurkan bantuan melalui APBN untuk memulihkan kapasitas produksi garam di Pidie. Rinciannya mencakup rehabilitasi 90 unit dapur produksi garam yang tersebar di tiga kecamatan: Kembang Tanjong, Simpang Tiga, dan Kota Sigli.
Selain itu, satu unit Brine Refinery System (BRS) disalurkan untuk Kelompok Baro Hudep di Gampong Cebrek. Sebanyak 180 unit Tunnel Garam Geomembran juga diberikan kepada sembilan kelompok usaha garam di tiga gampong.
Tidak hanya itu, pemerintah membangun saluran produksi garam sepanjang 2.150 meter di kawasan lahan garam Gampong Ara, Pasi Ie Leubeue, dan Keude Ie Leubeue. Satu unit Gudang Garam Rakyat (GGR) juga diusulkan untuk dibangun di Gampong Cebrek.
Penebaran Benih Udang dan Dukungan Pakan
Rangkaian kegiatan di hari yang sama diawali dengan penebaran 144.500 benih udang vaname di kawasan tambak garam. KKP juga memberikan bantuan pakan merek Gold Point sebanyak 37 sak kepada kelompok petambak setempat. Langkah ini diharapkan mendorong diversifikasi usaha perikanan di lahan yang sama.
Target Kemandirian Garam Nasional
Sekjen KKP Andy Artha menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petambak. Melalui kunjungan ini, KKP ingin memastikan program rehabilitasi berjalan tepat sasaran dan mampu meningkatkan produktivitas garam rakyat.
Kabupaten Pidie diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kemandirian garam nasional. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menyebutkan bahwa produksi garam Pidie pada 2025 telah melampaui setengah kebutuhan provinsi.
Apa Langkah Selanjutnya?
Pemerintah daerah bersama penyuluh perikanan akan terus mendampingi kelompok usaha garam dalam proses rehabilitasi. Pembangunan gudang garam rakyat juga menjadi prioritas agar hasil produksi dapat disimpan dan dipasarkan dengan lebih baik.
Kunjungan Sekjen KKP ini dihadiri pula oleh Kepala Biro Perencanaan KKP Rudi Alex Wahyudin, Kepala BPBAP Ujung Bate Wawan Cahyono Ashuli, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Safrizal, serta Camat Simpang Tiga Ihsan. Unsur Forkopimda dan delapan penyuluh perikanan turut mendampingi.
