BANDA ACEH — Tim Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP dijadwalkan berada di Aceh selama tiga hari untuk memetakan titik krusial di belasan pelabuhan. Kunjungan ini bertujuan menyiapkan skema perbaikan sedimentasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat pesisir di Serambi Mekkah.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Permana Yudiarso, menjelaskan bahwa kedatangan timnya merupakan tindak lanjut langsung dari surat permohonan Pemerintah Aceh. Fokus utama survei adalah mencari solusi permanen agar akses keluar masuk kapal nelayan tidak lagi bergantung pada pasang surut air laut.
“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” ujar Permana saat bertemu Gubernur Aceh di Meuligoe Gubernur, Selasa (5/5/2026).
Pemerintah telah mengidentifikasi 13 titik prioritas yang tersebar dari wilayah timur, utara, hingga barat selatan Aceh. Lokasi-lokasi ini dianggap memiliki tingkat sedimentasi tinggi yang mengganggu produktivitas ekonomi sektor kelautan.
Berikut adalah daftar pelabuhan perikanan dan kuala yang masuk dalam agenda survei KKP:
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, menekankan bahwa persoalan muara bukan sekadar masalah teknis infrastruktur, melainkan urat nadi ekonomi warga. Dengan garis pantai yang sangat luas, ketergantungan masyarakat Aceh terhadap laut mencapai angka 25 persen dari total 6 juta penduduk.
Menurut Mualem, kondisi muara yang dangkal memaksa nelayan membuang waktu berjam-jam hanya untuk menunggu air pasang agar bisa menyandarkan kapal atau melaut.
“Kita punya 50 lebih muara, Aceh ini dikelilingi laut. Penduduk sekitar 6 juta, dan 25 persen berprofesi di laut. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” tutur Mualem.
Selain menghambat sektor perikanan, pendangkalan muara sungai menjadi pemicu utama bencana ekologis di daratan. Ketika mulut sungai tersumbat sedimen, debit air dari hulu saat hujan deras tidak dapat mengalir lancar ke laut, sehingga meluap ke permukiman warga.
“Kalau muara sungai dangkal, air bisa meluap ke permukiman. Ini juga jadi keluhan nelayan sejak masa kampanye,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh juga mendorong agar KKP tidak hanya fokus pada pengerukan muara. Mualem meminta pemerintah pusat mengkaji penanganan abrasi pantai yang kian mengancam lahan produktif dan bangunan di sepanjang pesisir Aceh.
Kondisi pesisir yang kian tergerus memerlukan penanganan komprehensif, mulai dari pembangunan pemecah ombak hingga restorasi vegetasi pantai. Pemerintah Aceh berharap kolaborasi dengan KKP ini menjadi titik balik perbaikan infrastruktur kelautan di wilayah tersebut.
“Kami berharap penanganannya bisa dilakukan menyeluruh, termasuk masalah abrasi,” pungkas Mualem.