BANDA ACEH — Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Fauza Andriyadi, menyoroti belum adanya respons kuat dari Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh menyusul pemadaman listrik yang kembali terjadi di provinsi itu. Menurut Fauza, publik Aceh berharap perwakilan mereka di pusat mampu memperjuangkan solusi jangka panjang atas persoalan ketahanan energi daerah.
"Selama beberapa kali Aceh mengalami blackout, kita belum melihat Forbes Aceh memberikan respons yang kuat. Padahal publik berharap ada sikap nyata," ujar Fauza kepada Dialeksis.com, Selasa (26/5/2026).
Fauza menegaskan bahwa pemadaman yang berulang ini tidak boleh dianggap remeh. Sistem kelistrikan di Sumatera, khususnya Aceh, kembali lumpuh dalam empat hari terakhir. Pada Senin, 25 Mei 2026, sejumlah wilayah di Aceh kembali gelap gulita.
Menurut Fauza, dampaknya sangat luas. Aktivitas rumah tangga terganggu, pelaku usaha kecil dan menengah merugi, layanan publik seperti rumah sakit dan pendidikan ikut terdampak, hingga nelayan dan pedagang kecil merasakan langsung akibatnya. "Dunia usaha rugi, UMKM terganggu, nelayan, pedagang, kantor pelayanan, fasilitas kesehatan, semua terdampak," kata dia.
Salah satu sorotan utama Fauza adalah keberadaan pembangkit listrik di Aceh yang belum mampu menjadi solusi mandiri saat gangguan terjadi. Ia menjelaskan, energi yang dihasilkan pembangkit lokal masuk ke dalam sistem interkoneksi Sumatera dan disuplai kembali. Akibatnya, ketika jaringan besar terganggu, Aceh ikut lumpuh total.
"Aceh punya pembangkit listrik sendiri, tetapi dalam sistem interkoneksi, energinya masuk ke sistem besar lalu disuplai kembali. Ke depan, harus ada desain agar Aceh memiliki sistem penyangga kelistrikan sendiri," tegas Fauza.
Fauza mendorong Forbes Aceh bersama Pemerintah Aceh untuk memperjuangkan penguatan subsistem kelistrikan lokal. Bentuknya bisa berupa penguatan jaringan transmisi, penambahan gardu induk, sistem cadangan, hingga skema prioritas pasokan untuk fasilitas vital seperti rumah sakit, bandara, dan pelabuhan.
"Solusinya bukan sekadar meminta maaf setelah listrik padam. Yang dibutuhkan adalah peta jalan ketahanan energi Aceh," ujarnya. Menurut dia, Aceh tidak harus keluar dari sistem interkoneksi nasional, tetapi harus memiliki kemampuan bertahan ketika gangguan besar terjadi.
Fauza juga meminta PLN untuk membuka informasi secara transparan kepada publik. Masyarakat berhak tahu penyebab gangguan, durasi pemulihan, titik kerentanan jaringan, dan langkah korektif yang akan diambil. "Jangan sampai setiap blackout hanya berakhir dengan permintaan maaf tanpa perubahan sistemik," kata dia.
Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh yang melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, Forbes Aceh, PLN, Kementerian ESDM, akademisi, dan pelaku usaha. Menurut Fauza, Aceh membutuhkan forum khusus untuk membahas kemandirian energi secara serius, yang tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga langkah konkret dan target waktu yang jelas.