BANDA ACEH — Pemerintah Aceh memastikan hilirisasi migas di Blok Andaman akan berjalan setelah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan gas alam yang melimpah di kawasan tersebut harus dimanfaatkan untuk membangun ekonomi daerah, bukan sekadar bagi hasil nominal.
Pernyataan itu disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Jakarta, Rabu (1 Juli 2026). Menurutnya, Mualem menginginkan Blok Andaman menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pengembangan sumber daya manusia Aceh.
“Gas alam melimpah, kita harus persiapkan diri dengan matang. Lampu hijau hilirisasi sudah kita dapatkan,” kata Mualem dalam pernyataan resminya.
Di kawasan Andaman terdapat enam blok migas utama: Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman. Tahap awal hilirisasi akan dimulai dari Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman yang dikerjakan oleh Mubadala Energy.
“Project inilah yang mengawali pergerakan hilirisasi,” kata Nurlis. Dari lapangan tersebut, produksi gas mencapai 300 MMSCFD, namun baru 160 MMSCFD yang terikat komitmen Gas Sale Agreement (GSA) dengan PLN. Artinya, masih ada peluang besar untuk memasok kebutuhan industri lain.
Nurlis menjelaskan, gas dari Lapangan Tengkulo dapat diolah menjadi metanol dan hidrogen. Metanol menjadi bahan baku penting dalam program strategis nasional biodiesel, karena biodiesel dari kelapa sawit membutuhkan campuran metanol.
“Di sini saja, sudah mesti dibuat persiapan membangun pabrik metanol. Metanol ini masuk dalam program strategis nasional biodiesel,” ujarnya.
Selain gas, Wilayah Kerja South Andaman menghasilkan 7.500 barel kondensat per hari. Kondensat ini bisa diolah menjadi nafta dan kerosin untuk pabrik cat, serta gasoline untuk bahan bakar minyak seperti solar dan premium. “Jadi kondensat ini mendorong berdirinya refinery. Dampak ekonomi terjadi setelah berdirinya berbagai industri tersebut,” kata Nurlis.
Hilirisasi migas Blok Andaman akan dimulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Langkah ini linier dengan program strategis nasional yang dirancang Presiden Prabowo dalam RPJMN 2025-2029, salah satunya Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe. Kebijakan ini juga sejalan dengan RPJMA Aceh 2025-2029.
Pemerintah Aceh sudah beberapa kali membahas persiapan hilirisasi dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun. Menurut Nurlis, Mualem menginginkan perencanaan matang dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Mualem menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya soal infrastruktur dan investasi. Aceh membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar untuk mengelola industri hilir migas. Karena itu, pengembangan pendidikan menjadi prioritas.
“Mubadala kita harapkan dapat berperan mendidik SDM Aceh,” kata Nurlis. “Itulah sebabnya, Gubernur Mualem menginginkan persiapan perencanaan yang matang dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kepentingan Aceh.”