BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Aceh mengeluarkan imbauan siaga kabut asap karhutla kepada seluruh bupati dan wali kota, menyusul maraknya kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta jajaran pemda hingga tingkat kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah mitigasi. Imbauan itu memuat 10 poin yang mengatur pembatasan aktivitas luar ruangan hingga penyiagaan fasilitas kesehatan selama 24 jam.
Imbauan ini menyasar seluruh pemangku kepentingan di daerah, bukan hanya warga. Bupati dan wali kota diminta meneruskan instruksi ke camat, lurah, hingga kepala desa agar langkah mitigasi berjalan sampai tingkat paling bawah.
Poin pertama imbauan melarang warga membakar lahan, sampah, atau sisa pertanian. Larangan itu jadi kunci karena pembakaran terbuka disebut sebagai salah satu pemicu utama karhutla.
Untuk pengendara, Pemprov Aceh meminta lampu kendaraan dinyalakan saat melintas di area berkabut. Kecepatan harus dikurangi, dan pengendara diminta berhenti jika jarak pandang sudah terbatas.
Aktivitas luar ruangan juga perlu dibatasi. Kelompok rentan — anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita komorbid — jadi prioritas perlindungan dalam imbauan tersebut.
Warga yang tetap harus beraktivitas di luar diminta memakai masker penyaring partikel halus jenis PM2,5. Masker biasa dinilai tidak cukup menahan partikel asap yang berukuran sangat kecil.
Saat asap dinilai pekat, jendela, pintu, dan ventilasi rumah, sekolah, kantor, hingga rumah ibadah harus ditutup. Langkah ini untuk mencegah partikel asap masuk ke ruang tertutup.
Dari sisi kesehatan, Pemprov Aceh mengingatkan warga memperbanyak minum air putih dan menjaga daya tahan tubuh. Jika muncul sesak napas, batuk, nyeri dada, atau iritasi mata, warga diminta segera ke fasilitas kesehatan terdekat.
Fasilitas kesehatan di seluruh Aceh wajib siaga 24 jam. Puskesmas, RSUD, dan klinik diminta siap melayani dampak kesehatan akibat kabut asap.
Posko karhutla juga harus diaktifkan di daerah. Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI dan Polri, perlu diperkuat agar penanganan berjalan cepat.
Pemprov Aceh turut meminta warga memantau perkembangan kualitas udara secara berkala. Informasi itu bisa diakses melalui situs www.bmkg.go.id atau aplikasi InfoBMKG.
Selain penanganan darurat, imbauan itu menekankan pentingnya edukasi ke masyarakat. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini, bukan hanya saat kabut asap sudah menebal.
Sepuluh poin imbauan ini bersifat instruksi mitigasi, bukan sekadar edaran. Pemprov Aceh berharap seluruh kabupaten dan kota bergerak serempak mengingat dampak kabut asap menyentuh hampir semua lini kehidupan warga.