MEDAN — Konsulat Jenderal Jepang di Medan memaparkan sejumlah program bantuan dan kerja sama yang telah berjalan di Aceh sejak bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Paparan itu disampaikan langsung Furugori Toru di hadapan Wali Nanggroe, disertai sejumlah pejabat terkait.
Furugori mulai menjabat sebagai Konsul Jenderal Jepang di Medan pada Juni 2025, menggantikan Takonai Susumu. Masa tugasnya dijadwalkan berakhir pada pekan depan.
Pada masa tanggap darurat tsunami, Jepang mengerahkan lebih dari 2.000 personel dan menyalurkan sekitar 403 ton bantuan kemanusiaan. Dukungan berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Program pemulihan mencakup fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan sarana evakuasi, pengendalian banjir, hingga pemulihan sektor perikanan dan fasilitas masyarakat.
Di sektor infrastruktur dan ekonomi, Jepang terlibat dalam pembangunan PLTA Peusangan Tahap II dengan nilai proyek sekitar 13,62 miliar yen. Kerja sama lain menyentuh pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang.
Survei eksplorasi minyak dan gas bumi di sekitar Lhokseumawe juga melibatkan JOGMEC, JAPEX, dan Universitas Padjadjaran. Skema bantuan hibah Grassroots mendukung pembangunan Pusat Edukasi Tsunami Aceh pada 2023 senilai sekitar USD 50.031.
Bantuan alat berat untuk pemulihan bencana di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya pada 2025 mencapai sekitar USD 452.357. Kerja sama pengurangan risiko bencana melalui JICA melibatkan Kota Banda Aceh dan Kota Higashimatsushima, Jepang.
Pada Agustus 2026, kedua pemerintah kota menandatangani nota kesepahaman soal kerja sama pemulihan dan ketahanan terhadap bencana.
Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pemerintah dan masyarakat Jepang dalam mendukung pemulihan dan pembangunan Aceh. Menurutnya, hubungan lebih dari dua dekade sejak tsunami 2004 menjadi modal penting untuk memperkuat persahabatan kedua pihak.
"Pengalaman dari berbagai kerja sama yang telah berjalan dinilai dapat menjadi referensi untuk menjajaki program serupa di kabupaten dan kota lainnya di Aceh sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah," kata Wali Nanggroe.
Ia mendorong pengembangan hubungan dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah, termasuk peluang kolaborasi yang melibatkan Universitas Syiah Kuala, Universitas Teuku Umar, serta pemerintah daerah di kawasan Aceh Barat dan Meulaboh.
Bidang yang dinilai berpeluang dikembangkan meliputi pendidikan tinggi, penelitian bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, penanggulangan bencana, hingga pembangunan ekonomi masyarakat. Wali Nanggroe menekankan kerja sama ke depan perlu berkesinambungan, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi warga Aceh.
Pelestarian peninggalan sejarah Jepang di Sabang mendapat perhatian khusus dalam pertemuan. Wali Nanggroe menyampaikan peluang penjajakan kerja sama penelitian dan pelestarian peninggalan militer Jepang masa Perang Dunia II di sejumlah kawasan.
Peninggalan itu antara lain berupa gua, bunker, terowongan, dan struktur pertahanan. Sejumlah kawasan seperti Anoi Itam, Ujong Kareung, Pantai Kasih, Pasir Putih, dan Cot Labu dinilai dapat dipertimbangkan untuk inventarisasi serta kajian awal.
"Peninggalan tersebut tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai sarana pendidikan dan pariwisata apabila diteliti serta dilestarikan secara bertanggung jawab," sebut Wali Nanggroe.
Dalam konteks itu, ia menyampaikan gagasan Sabang World War II Military Heritage Conservation and Tourism Programme sebagai konsep awal yang dapat dikaji bersama instansi dan lembaga terkait di Indonesia maupun Jepang. Penjajakan mencakup identifikasi lokasi, penelitian sejarah, dan dokumentasi.
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebut jamuan berlangsung menjelang berakhirnya masa tugas Furugori Toru di Medan. Menurut Zulfikar, pertemuan juga membahas keberlanjutan program kerja sama yang telah berjalan.