Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif serta berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, saat memimpin rapat pembahasan pertumbuhan ekonomi pascabencana di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Minggu (11/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, M. Nasir menekankan pentingnya percepatan pemulihan yang dilakukan secara terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, seluruh unsur pemerintahan perlu mengambil peran aktif agar langkah pemulihan tidak berjalan parsial. Ia menegaskan bahwa upaya pemulihan ekonomi tidak boleh terbatas pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga harus menyentuh aspek penguatan usaha masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pemulihan kepercayaan publik.
“Pemulihan ekonomi harus berdampak langsung pada kemandirian masyarakat. Karena itu, pendekatannya harus menyeluruh, tidak hanya fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi,” ujar M. Nasir.
Rapat tersebut dihadiri oleh kepala satuan kerja perangkat Aceh (SKPA), perwakilan lembaga swadaya masyarakat, NGO, serta sejumlah yayasan yang selama ini aktif dalam penanganan pascabencana. Kehadiran berbagai pihak ini diharapkan mampu memperkuat dukungan di luar peran pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, M. Nasir juga menyoroti pentingnya kontribusi organisasi masyarakat sipil, lembaga filantropi, dan mitra pembangunan lainnya. Dukungan yang diharapkan tidak hanya dalam bentuk bantuan materi, tetapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas, serta penyediaan sumber daya yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Ia menegaskan bahwa beban pemulihan ekonomi tidak seharusnya sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pemerintah daerah mendorong adanya pembagian peran, khususnya untuk membantu kelompok usaha mikro dan unit usaha kecil melalui skema hibah, bantuan berskala kecil, maupun program kemitraan.
Pada aspek permodalan, Dinas Koperasi dan UMKM didorong menjadi penggerak utama pemulihan ekonomi rakyat. Dinas tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memfasilitasi akses pembiayaan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, serta penguatan jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM dan koperasi yang terdampak bencana.
Untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran, Pemerintah Aceh saat ini tengah melakukan inventarisasi dan menghimpun berbagai usulan kegiatan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Hasil kompilasi tersebut direncanakan menjadi bagian dari perencanaan anggaran tahun 2026.
M. Nasir menyampaikan optimisme bahwa dengan koordinasi yang kuat serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, proses rehabilitasi pascabencana tidak hanya memulihkan kondisi ekonomi, tetapi juga membangun struktur ekonomi Aceh yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing di masa mendatang.
