MEULABOH – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menuntut pengusutan tuntas atas dugaan kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI terhadap seorang siswa SMA di Kabupaten Aceh Barat. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan dan terbuka guna menjamin keadilan bagi korban.
Insiden ini diduga menimpa seorang pemuda berinisial MAA (20), warga Gampong Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan. Haji Uma menekankan bahwa tindakan represif oleh oknum aparat terhadap warga sipil merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi, terutama ketika korbannya adalah seorang pelajar.
"Tindakan kekerasan oknum aparat terhadap masyarakat, apalagi pelajar, tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun," tegas H. Sudirman melalui pernyataan resminya yang diterima pada Senin (23/2/2026).
Senator asal Aceh tersebut meminta institusi terkait dan aparat penegak hukum untuk memaparkan perkembangan kasus ini kepada publik secara berkala. Menurutnya, akuntabilitas dalam penanganan perkara sangat krusial untuk menjaga integritas institusi di mata masyarakat serta memastikan tidak ada kesan menutup-nutupi kesalahan oknum.
Haji Uma juga menggarisbawahi bahwa tidak ada alasan yang dapat melegitimasi aksi main hakim sendiri oleh aparat. "Tindakan penganiayaan dan kekerasan terhadap masyarakat, apalagi korbannya adalah pelajar tidak dapat dibenarkan secara hukum, dengan alasan apapun. Untuk itu, kita meminta kasus ini diusut tuntas dan transparan," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya perlindungan maksimal serta pendampingan bagi korban dan keluarganya selama proses hukum berlangsung. Haji Uma berharap kasus ini ditangani dengan mengedepankan objektivitas dan prinsip supremasi hukum agar kepercayaan publik terhadap profesionalitas TNI tetap terjaga.
"Kita berharap penanganan kasus ini dapat berjalan secara profesional, objektif serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan supremasi hukum," ujar Haji Uma.
Sebagai penutup, ia mendesak adanya evaluasi internal yang mendalam di tubuh institusi terkait. Langkah preventif dan perbaikan moral dinilai perlu dilakukan agar insiden serupa tidak kembali terulang dan mencoreng citra aparat keamanan yang seharusnya menjadi pengayom bagi rakyat.
