BANDA ACEH — Enam bulan pasca bencana hidrometeorologi, Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah belum juga diperbaiki secara memadai oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Kondisi ini memicu kemarahan Himpunan Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh yang menilai pemerintah gagal merespons kebutuhan mendesak masyarakat.
Akses Vital Ekonomi Petani Gayo yang Terabaikan
Bagi warga Bener Meriah, Jembatan Enang-Enang bukan sekadar penghubung antarwilayah. Infrastruktur ini menjadi urat nadi distribusi hasil pertanian, terutama kopi dan sayuran dari dataran tinggi Gayo yang menjadi sumber penghidupan utama.
“Kami mempertanyakan keseriusan BPJN Aceh. Sudah enam bulan berlalu, masyarakat masih disuguhi imbauan dan alasan, bukan kepastian dan tindakan nyata,” tegas Sekretaris Umum HPBM Banda Aceh, Rifki Hasan Gayo, Senin (1/6/2026).
Warga Swadaya, Pemerintah Baru Imbau
Alih-alih mendapat penanganan cepat, warga justru terpaksa bergotong royong dan mengeluarkan biaya sendiri untuk membuka akses yang sempat terputus total. Menurut Rifki, solidaritas masyarakat justru lebih nyata dibandingkan pihak yang memiliki kewenangan.
Kekecewaan semakin bertambah setelah BPJN Aceh mengeluarkan imbauan agar masyarakat menggunakan jalur alternatif. HPBM menilai solusi itu tidak realistis karena jalur alternatif memiliki keterbatasan dan kerap tidak bisa dilalui saat curah hujan tinggi.
“BPJN Aceh jangan hanya pandai mengeluarkan imbauan dari balik meja. Masyarakat tidak butuh arahan mencari jalan lain, tapi butuh kepastian kapan jembatan ini diperbaiki,” ujar Rifki.
Ultimatum Satu Bulan: Aksi Massa Mengancam
HPBM Banda Aceh menegaskan persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut keberlangsungan sosial dan ekonomi ribuan petani di kawasan pegunungan. Kerusakan satu jalur utama saja berdampak besar pada distribusi hasil panen setiap hari.
Organisasi mahasiswa asal Bener Meriah itu resmi memberikan tenggat waktu satu bulan kepada BPJN Aceh dan pemerintah terkait. Mereka meminta kepastian tahapan perbaikan, target penyelesaian, serta langkah darurat yang menjamin akses masyarakat tetap aman.
“Jika dalam waktu tersebut tidak ada kejelasan, HPBM Banda Aceh bersama masyarakat akan turun melakukan aksi sebagai bentuk protes,” tegas Rifki.
Ia menambahkan, masyarakat sudah membuktikan kepedulian dengan bergerak secara swadaya. Kini giliran BPJN Aceh membuktikan bahwa mereka benar-benar hadir untuk rakyat, bukan hanya hadir melalui pernyataan yang tidak menyelesaikan masalah.
