CALANG — Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memastikan proses sertifikasi lahan untuk Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) telah rampung lebih awal dari target yang ditetapkan. Bupati Aceh Jaya, Safwandi, mengapresiasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat yang dinilai profesional dan cepat dalam menyelesaikan dokumen kepemilikan tanah tersebut pada pertengahan Juli 2026.
Padahal, jadwal penyelesaian sertifikat tanah untuk sekolah terintegrasi itu semula dijadwalkan hingga akhir Juli 2026. Percepatan ini menjadi indikator positif bagi iklim birokrasi dan pelayanan publik di kabupaten ujung barat Pulau Sumatra tersebut.
Legalitas Aset untuk Pembangunan Pendidikan
Menurut Bupati Safwandi, kepastian hukum atas aset tanah menjadi langkah fundamental sebelum pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan dapat berjalan optimal. Sertifikat yang telah terbit memberikan jaminan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan investasi jangka panjang di sektor pendidikan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada BPN yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Sertifikat tanah Sekolah Nasional Terintegrasi di Aceh Jaya telah selesai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah," ujar Safwandi dalam keterangan resmi yang diterima di Calang.
Sinergi Daerah dan Pusat Berbuah Hasil
Keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi intensif antara jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Kantor BPN setempat. Proses pengukuran, verifikasi, hingga penerbitan sertifikat berjalan tanpa hambatan berarti, sehingga target waktu bisa dimajukan.
Bupati berharap pola kerja sama seperti ini dapat terus dipertahankan untuk program-program strategis lainnya. "Sinergi yang telah terjalin harus dirawat agar berbagai program pemerintah dapat terlaksana secara optimal, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya.
Dengan terbitnya sertifikat ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengalokasikan anggaran pembangunan gedung dan sarana penunjang Sekolah Nasional Terintegrasi. Langkah ini diyakini akan mempercepat peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah yang masih membutuhkan pemerataan fasilitas belajar.